Nisita.info, Tangerang – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) 2025 yang diselenggarakan di Grand Anara Hotel, Tangerang, sejak 11 Desember 2025, tidak hanya fokus pada pengawasan dana desa, tetapi juga menyoroti inklusivitas kepemimpinan desa.
Dewan Pembina ABPEDNAS, Maya Miranda Ambarsari S.H., M.BA, memberikan penekanan khusus pada peran strategis perempuan di tingkat desa, melihat unsur perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat krusial dalam tata kelola dan pemberdayaan ekonomi desa.
Rapimnas yang mengusung tema “Membangun Desa Menata Kota untuk Indonesia Maju” ini dihadiri puluhan pemimpin BPD dari seluruh Indonesia.
“RAPIMNAS ini menjadi panggung untuk memastikan bahwa desa tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun sumber daya manusia dan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Maya Miranda Ambarsari.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., menyoroti pentingnya akuntabilitas dan dukungan terhadap upaya penegakan hukum dalam pengawasan dana desa.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.Pwk. IPU, menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk konsolidasi kelembagaan dan pembentukan kepengurusan baru.
Indra menekankan komitmen ABPEDNAS untuk menempatkan lima hingga sembilan anggota BPD di setiap desa guna mengawasi berbagai program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program 3 Juta Rumah Layak Huni.
Rapimnas ini akan berfokus pada pembahasan internal dalam Komisi A dan Komisi B untuk menyusun strategi penguatan kelembagaan BPD dan merumuskan langkah taktis pengawasan dana desa.
“Komitmen kami jelas: memperkuat BPD agar mampu mengawal desa dalam mewujudkan visi ‘Membangun Desa Menata Kota Untuk Indonesia Maju’,” tutup Indra Utama.(Yul/tr)
