Nisita.info, Samarinda – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2026 telah disetujui secara keseluruhan dengan nilai total mencapai Rp 15,15 triliun.
Di tengah tantangan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Provinsi Kaltim menegaskan alokasi anggaran tetap diarahkan pada empat prioritas utama: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi inklusif.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, mengakui bahwa dinamika penyusunan RAPBD 2026 cukup menantang akibat tekanan fiskal dari pusat.
Meskipun demikian, Kaltim menunjukkan kemandirian fiskal yang kokoh, dengan rencana pendapatan daerah dipatok sebesar Rp 14,25 triliun, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang signifikan hingga Rp 10,75 triliun.
“Dinamikanya cukup banyak penyesuaian karena pemotongan TKD. Saat kita menyusun RAPBD 2026 sudah merencanakan pembangunan dan mengarusutamakan visi misi kepala daerah. Ruang fiskal kita cukup luas, meski mengalami pemotongan TKD,” ujar Yusliando dalam dialog Publika TVRI Kalimantan Timur bertema Tata Kelola APBD Kaltim 2026, Selasa (2/12).
Yusliando memastikan bahwa meskipun terjadi penyesuaian yang berujung pada penundaan kegiatan non-prioritas, program-program strategis serta janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk program gratispol yang sudah berjalan, tidak akan dikurangi.
“Pada prinsipnya pelayanan dasar tetap dilakukan Pemda. Prioritas 2026 ya tadi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi inklusif. Kita tetap bisa dikatakan berjalan seperti biasa meski ada penyesuaian,” tambahnya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov untuk mempertahankan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.
Menanggapi tantangan fiskal tersebut, Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Kemal Sandi, menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Saya ingin highlight pernyataan Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dimulai dari perencanaannya,” kata Kemal Sandi.
Kemal menekankan bahwa kondisi efisiensi seperti ini menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan analisis yang mendalam guna memetakan mana kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas dan mana yang dapat disesuaikan. Hal ini sejalan dengan upaya Pemprov Kaltim yang memfokuskan anggaran pada empat sektor utama yang strategis.(KRV/pt/*)
