Nisita.info – Peringatan Hari Pahlawan ke-81 di Kota Samarinda baru saja usai, Selasa (10/11/2026). Di Lapangan Parkir Barat Balai Kota Samarinda, Wakil Wali Kota Samarinda H. Saefuddin Zuhri membacakan amanat Menteri Sosial RI, yang menyerukan agar semangat kepahlawanan diwujudkan melalui kerja nyata memajukan daerah. Di hadapan Sekda Kota Samarinda, unsur Forkopimda, dan barisan aparatur, narasi yang dibangun sangat jelas: perjuangan hari ini adalah bekerja keras dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing.
Upacara formal dan retorika “daya saing global” ini perlu dianalisis secara tajam. Peningkatan tidak selalu dilihat dari kemajuan daerah dengan angka pertumbuhan ekonominya atau seberapa patuh warga negara menjadi tenaga kerja yang produktif bagi pasar. Bagi kaum sosialis, Hari Pahlawan adalah momentum untuk menagih janji keadilan redistributif dan melawan ketimpangan struktural yang kerap diabaikan oleh sistem kapitalis.
Dalam sistem ekonomi kapitalis, “kerja nyata” sering kali direduksi menjadi seberapa besar produktivitas individu dalam menghasilkan nilai bagi pasar bebas. Sebaliknya, sosialisme memandang kerja sebagai instrumen emansipasi kolektif, bukan alat eksploitasi.
Pendidikan untuk Kesadaran Kritis, Bukan Pabrik Tenaga Kerja
Amanat pemerintah mendorong Generasi Z (Gen Z) di Samarinda untuk giat belajar agar kompetitif dan sejajar dengan bangsa lain. Dalam pandangan sosialisme, pendidikan tidak boleh sekadar menjadi pabrik pencetak tenaga kerja (skilled labor) yang disiapkan untuk melayani kepentingan korporasi atau pemodal besar. Sekolah Rakyat dan akses pendidikan yang digaungkan harus berfungsi sebagai ruang lahirnya kesadaran kritis—di mana anak-anak muda memahami akar masalah sosial, ketimpangan kelas, dan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.
Reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai Jiwa Sosialisme Indonesia
Pidato peringatan hari pahlawan menyinggung pentingnya menjalankan Pasal 31, 33, dan 34 UUD 1945. Bagi kaum sosialis, Pasal 33—yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat—adalah jantung dari keadilan sosial. Di daerah kaya sumber daya seperti Kalimantan Timur, “kerja nyata” para pahlawan masa kini seharusnya diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap hak-hak buruh, petani, dan masyarakat adat yang kerap terpinggirkan oleh ekspansi modal dan penguasaan lahan segelintir elite.
Solidaritas Kolektif Melawan Fetisisme Produktivitas
Pemerintah sering kali mendefinisikan pahlawan masa kini sebagai orang yang “tidak menyerah menghadapi kesulitan” sambil terus bekerja. Kacamata sosialis melihat adanya risiko fetisisme produktivitas, di mana beban kegagalan ekonomi dibebankan kepada individu (seolah-olah miskin karena kurang rajin), alih-alih melihat kemiskinan sebagai produk dari sistem distribusi kekayaan yang tidak adil. Pahlawan sejati dalam sudut pandang sosialis adalah mereka yang membangun solidaritas kelas—berdiri bersama kaum pekerja informal, buruh harian, dan rakyat kecil yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya.
Peringatan Hari Pahlawan tidak berhenti pada formalitas upacara dan imbauan agar generasi muda menjadi tenaga kerja yang kompetitif di pasar global. Dari sudut pandang sosialisme, melanjutkan cita-cita para pahlawan berarti berani meruntuhkan dinding-dinding ketimpangan struktural.
Kemerdekaan sejati baru akan terwujud ketika kekayaan daerah benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat secara kolektif, pendidikan membebaskan kaum tertindas, dan negara hadir memastikan bahwa tidak ada satupun warga yang dikorbankan demi ambisi pertumbuhan ekonomi semata.
Sumber berita: PPID / Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Samarinda (Kominfonews)
