Nisita.info, Samarinda — Aktivitas warga di beberapa penjuru Kota Tepian kembali terganggu menyusul terjadinya penghentian sementara pasokan listrik. Seperti dilansir dari informasi resmi akun Berita Terkini Samarinda, PLN ULP Samarinda Ulu mengumumkan adanya pemadaman listrik akibat gangguan sistem pada Rabu (26/8/2026) mulai pukul 15.00 hingga 18.00 WITA.
Sejumlah wilayah yang terdampak meliputi kawasan padat penduduk dan jalur utama ekonomi, di antaranya sebagian Jl. P. Antasari, Jl. Cendana, Jl. KH. Fakhruddin, Jl. M. Said, Jl. Revolusi, Jl. Pusaka, Jl. Nusyirwan Ismail (Ringroad 2), hingga sebagian jalur Jl. Ringroad 1.
Meski pihak PLN mengonfirmasi bahwa penanganan gangguan tengah berjalan dan durasi pemadaman bersifat dinamis mengikuti kondisi lapangan, situasi ini tetap memerlukan penanganan yang komprehensif.
Menanggapi dinamika gangguan kelistrikan yang dirasakan masyarakat, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan pentingnya efisiensi teknis dalam setiap penanganan kendala pasokan daya di lapangan.
Menurutnya, pemetaaan dan eksekusi perbaikan harus memiliki batas waktu yang jelas agar dampaknya tidak meluas pada sektor usaha dan domestik warga.
“Mestinya tak lebih dari tiga hari atau paling lambat satu pekan mesti sudah clear. Kalau memang ada masalah, cepat dicari apa penyebabnya kemudian segera diselesaikan,” ujar Abdul Rohim saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (26/8/2026).
Langkah responsif dari jajaran teknis sangat diharapkan agar keandalan pasokan energi di Samarinda tetap terjaga secara konsisten, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki ritme aktivitas tinggi.
Selain penanganan fisik, Komisi III DPRD Samarinda menyoroti pentingnya keterbukaan alur komunikasi publik dari penyedia layanan kelistrikan. Kepastian durasi dan rentang waktu pengerjaan menjadi pijakan penting bagi pelaku UMKM maupun rumah tangga untuk melakukan persiapan mandiri sebelum pemadaman berlangsung.
“Paling penting PLN transparan dengan apa yang terjadi, supaya masyarakat juga mengetahui dan bisa melakukan antisipasi-antisipasi. Mau berapa lama prosesnya, itu mesti disampaikan seluruhnya oleh PLN kepada masyarakat,” tambah politisi tersebut.
DPRD Kota Samarinda berharap sinergi komunikasi antara penyedia layanan publik dan warga dapat terus ditingkatkan. Dengan keterbukaan informasi dan penanganan kendala yang terukur, kualitas pelayanan kebutuhan dasar di Kota Tepian dapat berjalan semakin baik dan berkelanjutan. (Tr/Adv/DPRD Samarinda)
