Halo, Sobat Nisita! Memastikan seluruh lapisan masyarakat bisa berobat ke fasilitas kesehatan tanpa perlu pusing memikirkan biaya merupakan impian kita bersama.
Menyadari hal tersebut, jajaran legislatif di DPRD Kota Samarinda terus menunjukkan komitmen nyata untuk menaruh perhatian penuh pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan perlindungan sosial bagi warga kurang mampu di Kota Tepian.
Menatap proyeksi penganggaran ke depan, Komisi IV DPRD Kota Samarinda secara kompak menyuarakan agar alokasi dana perlindungan sosial bagi masyarakat miskin tetap kuat, terjaga, serta terbebas dari kebijakan efisiensi anggaran belanja daerah.
Salah satu fokus utama yang menjadi sorotan dewan adalah kepastian pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah untuk warga kurang mampu. Langkah jaminan ini dinilai sangat krusial agar masyarakat rentan memiliki kepastian layanan medis darurat tanpa perlu terhambat masalah finansial keluarga.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan harapannya agar pos anggaran krusial yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat ini mendapat porsi yang ideal ke depannya.
“Harapannya sih anggaran ditambah ya, mudah-mudahan tidak ada efisiensi kembali. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelenggarakan, menyelenggarakan apa kebutuhan masyarakat terkait dengan bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat-masyarakat, terutama layanan dasar tadi ya,” tutur Sri Puji Astuti dengan penuh penuh kepedulian.
Sri Puji menjabarkan bahwa dalam proses perencanaan, usulan anggaran dari instansi dinas terkait awalnya bisa mencapai nilai puluhan miliar rupiah. Namun, angka tersebut kerap kali terpaksa terkoreksi dan berkurang di tengah jalan akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah. Oleh sebab itu, di masa mendatang, pihak legislatif berharap pagu anggaran pelayanan dasar ini tidak dipotong lagi, melainkan ditingkatkan secara signifikan.
Kawal Ketat Anggaran Agar Tepat Sasaran
Sobat Nisita perlu tahu, perjuangan mempertahankan kekuatan anggaran ini juga berjalan beriringan dengan pembenahan internal. DPRD Kota Samarinda berkomitmen mengawal ketat agar penataan data kemiskinan di lapangan berjalan semakin rapi dan valid. Dengan data yang akurat, anggaran APBD yang digelontorkan dipastikan tepat sasaran menyasar warga yang benar-benar membutuhkan.
Pihak legislatif berjanji akan terus mengawal setiap tahapan pembahasan anggaran jaminan sosial ini. Tujuannya satu: agar hak-hak dasar perlindungan kesehatan seluruh warga Kota Samarinda terpenuhi secara adil dan merata.
Yuk, Sobat Nisita, kita dukung terus langkah positif wakil rakyat kita dalam mewujudkan Samarinda yang semakin sehat, sejahtera, dan peduli sesama! (Tr/Adv/DPRD Samarinda)
