Nisita.info, Jakarta — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus memperkuat ekosistem literasi dan perbukuan di tingkat daerah. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa secara berkelanjutan di seluruh penjuru tanah air.
Dalam gerakan ini, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), mencuat sebagai contoh daerah yang sangat progresif. Pemerintah Kabupaten Nagekeo kini tengah mempercepat penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perbukuan dan Akselerasi Budaya Literasi agar gerakan membaca memiliki landasan hukum dan kepastian anggaran yang kuat.
Percepatan regulasi ini bukan tanpa dasar. Nagekeo sebelumnya telah sukses mengembangkan lebih dari 100 perpustakaan ramah anak yang terbukti mendongkrak minat baca siswa. Guna menuntaskan ekosistem tersebut, digelar Lokakarya Penuntasan Literasi Berbasis Ekosistem Pendidikan di Jakarta, Selasa (12/5/2026), yang difasilitasi oleh Pemkab Nagekeo bersama Program INOVASI (Kemitraan Indonesia–Australia).
Kepala Pusat Perbukuan (Pusbuk) Kemendikdasmen, Supriyatno, menegaskan komitmennya untuk menyuplai kebutuhan buku di Nagekeo dengan prinsip 3M: Berkualitas, Murah, dan Merata. Tak hanya itu, sistem penilaian buku kini akan dibuka transparan kepada publik.
”Kami akan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun ekosistem perbukuan yang sehat, mulai dari penyusunan, penilaian, hingga pengawasan buku. Guru, orang tua, dan siswa harus bisa memilih bahan bacaan bermutu secara mandiri,” tegas Supriyatno.
Di sisi lain, Bappenas menyoroti potret makro infrastruktur literasi nasional. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Bappenas, Didik Darmanto, mengungkapkan sebuah data yang cukup mengejutkan mengenai kondisi perpustakaan sekolah.
“Dari sekitar 220 ribu perpustakaan di Indonesia, sekitar 70 persen berada di sekolah atau madrasah. Namun, kurang dari 5 persen yang berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, Bappenas mendorong integrasi nyata antara perpustakaan sekolah ke dalam proses pembelajaran harian,” terang Didik.
Ia mengingatkan bahwa literasi tidak boleh sekadar dimaknai sebagai kemampuan mengeja atau membaca, melainkan kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup.
Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, mengungkapkan bahwa daerahnya sebenarnya menorehkan prestasi gemilang. Rapor pendidikan Nagekeo berhasil bertengger di peringkat atas Provinsi NTT dengan status Zona Hijau selama tiga tahun berturut-turut pada aspek literasi, numerasi, dan pendidikan karakter.
Meski demikian, Simplisius jujur mengakui adanya tantangan berupa penurunan grafik minat baca akibat terbatasnya rotasi koleksi buku baru. “Minat baca anak sempat sangat tinggi, tetapi belakangan menurun karena koleksi buku yang tersedia sebagian besar sudah habis mereka baca. Sementara penambahan koleksi baru di sekolah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan perpustakaan daerah masih terbatas,” akunya.
Untuk memutus hambatan itu, Pemkab Nagekeo sepakat mempercepat pengesahan Perda Literasi. “Regulasi ini penting sebagai payung hukum sekaligus dasar penganggaran. Prosesnya sudah berjalan, meski sempat tertunda karena keterbatasan kuota perda tahun ini,” tambahnya.
Komitmen menuntaskan keterbatasan fiskal daerah demi pendidikan ini diaminkan oleh Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada. Ia mengapresiasi dukungan pusat dan mitra pembangunan serta berjanji akan segera menindaklanjuti hasil lokakarya ke tingkat sekolah.
Gayung bersambut, Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, Shafar Laga Rema, menyatakan jaminan politik dari pihak legislatif daerah untuk mengawal draf aturan tersebut. “DPRD berkomitmen mempercepat pembahasan dan penetapan perda ini. Regulasi ini akan menjadi fondasi hukum sekaligus landasan anggaran bagi penguatan literasi di daerah,” pungkas Shafar tegas. (Pusat Perbukuan/Kemendikdasmen/*)
Potret Literasi dan Perpustakaan Sekolah Nasional:
-
Total Perpustakaan di Indonesia: ± 220.000 Unit.
-
Porsi Perpustakaan Sekolah/Madrasah: 70% dari total nasional.
-
Kondisi Riil: Kurang dari 5% perpustakaan sekolah yang berfungsi optimal.
-
Prinsip Perbukuan Kemendikdasmen (3M): Berkualitas, Murah, Merata.
