Di balik megahnya angka-angka statistik capaian makro pendidikan nasional, Indonesia masih menyimpan luka sunyi: puluhan ribu anak-anak usia sekolah yang terlempar dari sistem, kehilangan hak belajar, dan terpaksa mengubur harapan masa depan mereka akibat kemiskinan, jerat geografis, hingga problem sosial. Mereka adalah Anak Tidak Sekolah (ATS)—sebuah isu krusial yang kini ditempatkan sebagai prioritas nasional lewat payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026.
Nisita.info, Jakarta — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal (PNFI) melakukan gebrakan lewat pelepasan serentak Program Relawan Pendidikan Tahun 2026 di 10 kabupaten lokus prioritas pada Kamis (28/5/2026).
Langkah ekspansif ini memicu sebuah analisis mendalam mengenai bagaimana reposisi strategi pemerintah—dari birokrasi top-down menuju gerakan “Partisipasi Semesta”—menjadi kunci utama dalam mengurai benang kusut ATS di Indonesia.
Tantangan penanganan ATS selama ini terletak pada pendekatan yang bersifat sporadis dan kurangnya data lapangan yang dinamis. Namun, melihat komparasi data dua tahun terakhir, Direktorat PNFI menunjukkan keseriusan dalam melakukan akselerasi jangkauan:
-
Tahun 2025: Program baru menyentuh 4 kabupaten, 20 kecamatan, dengan mesin penggerak 105 relawan.
-
Tahun 2026: Spektrum gerakan meluas drastis ke 10 kabupaten, 50 kecamatan, dengan 261 Relawan Pendidikan.
Lompatan kuantitas relawan yang lebih dari 100 persen ini bukan sekadar urusan penambahan barisan personel di lapangan. Ini adalah indikator bahwa pemerintah berhasil memicu kepercayaan (trust) dan mengonsolidasikan 24 organisasi mitra kemasyarakatan—seperti PIKI Maluku dan berbagai simpul swadaya lokal—untuk turun langsung ke basis komunitas paling akar rumput.
Kesaksian Dian Sutiksno dari DPD PIKI Maluku mengonfirmasi tantangan ini: relawan di daerah kepulauan dituntut memiliki ketahanan fisik ekstra untuk melakukan door-to-door ke desa-desa terpencil demi menemui anak-anak yang belum terjangkau radar pemerintah.
Dalam kacamata analisis kebijakan publik, poin paling krusial dari kehadiran 261 relawan ini adalah penyelesaian masalah validitas data. Selama ini, data makro sering kali bias dan terlambat diperbarui. Akibatnya, intervensi kebijakan dari dinas pendidikan kerap salah sasaran.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, Andri, secara blak-blakan mengakui bahwa tantangan terbesar daerah memang terletak pada validitas data. Melalui draf kerja relawan yang tidak hanya mendata kuantitas, tetapi juga mengidentifikasi faktor penyebab (psikologis, ekonomi, atau fasilitas), Kemendikdasmen sedang membangun Big Data ATS yang mutakhir dan terintegrasi.
Hebatnya, program ini tidak berjalan soliter. Hadirnya kolaborasi lintas sektor bersama Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat memastikan bahwa anak-anak yang terkendala masalah administratif (tidak punya Akta Kelahiran atau Kartu Keluarga) dapat langsung diintervensi hak sipilnya di tempat, sebagai jembatan awal masuk kembali ke sekolah formal maupun nonformal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM).
Sebagaimana digariskan oleh Direktur PNFI, I Gusti Made Ardana, indikator kesuksesan program ini tidak boleh berhenti pada dokumen laporan meja yang mencantumkan ribuan nama anak terdata. Target mutlaknya adalah output psikososial: berapa banyak anak yang berhasil diyakinkan, disentuh hatinya, dan dikembalikan ke ruang kelas.
Program Relawan Pendidikan hadir sebagai bagian dari upaya penjangkauan berbasis komunitas. Relawan tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga memastikan anak-anak yang belum terjangkau dapat kembali terhubung dengan layanan pendidikan yang sesuai dan berkelanjutan. – I Gusti Made Ardana
Relawan seperti Lailina Zarmi Putri di Kabupaten Agam bertindak sebagai agen perubahan budaya (cultural agent). Tugas terberat mereka sejatinya adalah mengedukasi dan mengadvokasi para orang tua yang mungkin telah apatis terhadap masa depan anak mereka. Menanamkan kembali pemahaman bahwa “anak berilmu memiliki martabat dan jalan hidup yang berbeda” adalah fondasi spiritual yang harus diletakkan relawan sebelum sang anak memegang kembali buku tulisnya.
Program Relawan Pendidikan 2026 adalah manifestasi nyata dari model Good Governance, di mana negara tidak lagi berjarak, melainkan melebur bersama kepedulian warga negara untuk menyelesaikan rapor merah pendidikan.
Tantangan berikutnya pasca-pelepasan serentak ini adalah memastikan jaminan keberlanjutan (sustainability) anggaran dan daya tampung satuan pendidikan (formal/nonformal) di daerah pasca-anak-anak tersebut berhasil dikembalikan oleh para relawan.
Jika hulu penjemputan sudah sangat progresif, maka hilir penampungan di sekolah-sekolah daerah pun harus dipastikan siap menyambut kembali anak-anak penuh harapan ini dengan tangan terbuka. (*/Kemendikdasmen/Ririn)
Anatomi Program Relawan Pendidikan 2026:
-
Payung Hukum Utama: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan ATS.
-
Kombinasi Penggerak Lintas Sektor: Kemendikdasmen (PNFI), Pemda, Kemendesa (TPP), dan Dinas Dukcapil.
-
Target Kompetensi Relawan: Pendataan akurat, Identifikasi akar masalah personal, Pemetaan kebutuhan belajar, dan Advokasi persuasif ke keluarga ATS.
