NISITA.INFO, JAKARTA — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tanah air memasuki fase krusial. Kombinasi perubahan iklim global dan fenomena El Nino yang melesat lebih cepat dari prediksi memaksa pemerintah menetapkan status siaga tinggi. Hingga Juli 2026, akumulasi luas karhutla nasional tercatat meluas hingga menyentuh angka 202 ribu hektare.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa El Nino tahun ini telah aktif dengan intensitas sangat kuat, dicirikan oleh indeks anomali suhu permukaan laut wilayah Nino3.4 yang menembus +2,19. Kondisi ini membuat karakter kemarau tahun 2026 dinilai memiliki kemiripan dengan krisis ekologis yang terjadi pada El Nino 2015.
Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa pergeseran siklus iklim ini membuktikan dampak nyata pemanasan global yang kini datang satu tahun lebih cepat dari proyeksi semula.
“Climate change is real, ternyata justru lebih cepat satu tahun. Kalau kita lihat data BMKG, El Nino tahun ini datang lebih cepat dari perkiraan awal dan saat ini sudah berada pada intensitas sangat kuat. Kondisi ini memiliki kemiripan dengan El Nino tahun 2015,” ujar Menhut Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Angka Terbakar Melonjak 366 Persen
Berdasarkan pemetaan Kementerian Kehutanan, dari total 202 ribu hektare area yang terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026, sekitar 57 persen berada di dalam kawasan hutan, sementara 43 persen sisanya merupakan Areal Penggunaan Lain (APL). Lima provinsi dengan catatan kebakaran terluas sejauh ini melingkupi Kalimantan Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau.
Lonjakan luasan lahan terbakar yang mencapai 366 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu ini turut memicu sorotan dari legislatif. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak agar respons pemerintah bergerak jauh lebih cepat daripada laju pergerakan titik api (hotspot) di lapangan dengan menitikberatkan langkah-langkah pencegahan dini.
War Room hingga Satgas Supervisi
Merespons potensi eskalasi krisis tersebut, Kemenhut mengidentifikasi enam provinsi prioritas penanganan darat dan udara, yaitu Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Sejumlah langkah taktis dan teknis langsung diaktifkan untuk membendung pergerakan api:
- Pembentukan Satgas Supervisi & War Room Karhutla: Posko komando pusat untuk melakukan pemantauan titik panas (hotspot) secara real-time serta mengoordinasikan intervensi lapangan.
- Operasi Modifikasi Cuaca (OMC): Kolaborasi intensif bersama BMKG dan BNPB untuk mengondisikan hujan buatan di wilayah bernilai kerawanan tinggi.
- Mobilisasi Pasukan Gabungan: Penguatan kapasitas Manggala Agni yang diterjunkan bersama unsur TNI, Polri, serta Masyarakat Peduli Api (MPA).
- Penegakan Hukum Tegas: Tindakan hukum paralel disiapkan bagi pihak-pihak, baik individu maupun korporasi, yang terbukti secara sengaja melakukan pembakaran lahan.
Pemerintah optimistis, kendati tekanan cuaca ekstrem tahun ini cukup berat, kesiapsiagaan terpadu sejak dini dapat mencegah terulangnya bencana asap hebat seperti satu dekade silam.(*/)
(Sumber berita dan foto : InfoPublik.id)
