Nisita.info – Bayangkan Indonesia tanpa pesona bawah lautnya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut mencakup lebih dari 70 persen, samudera bukan sekadar pemandangan bagi kita; ia adalah urat nadi kehidupan.
Namun, di tengah gemerlap industri pariwisata, sebuah tantangan besar membentang: Bagaimana kita menikmati keindahan laut tanpa merusaknya?
Dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026 di Jimbaran (30/1/2026), Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa membawa pesan yang menggugah.
Indonesia kini secara resmi mengalihkan kemudinya. Kita tidak lagi sekadar berburu angka kunjungan turis, melainkan mengejar keseimbangan alam melalui konsep Ekonomi Biru.
Bagi pemerintah, pariwisata berkelanjutan telah dipayungi oleh regulasi kuat, mulai dari UU Nomor 18 Tahun 2025 hingga sertifikasi SERTIDEWI. Namun, Wamenpar menekankan bahwa kuncinya ada pada “tindakan nyata” di lapangan.
“Pariwisata Indonesia kini tidak lagi mengejar angka kunjungan semata, tetapi memastikan kontribusi nyata bagi perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal,” tegas Ni Luh Puspa.
Saat ini, lebih dari 2.000 desa pesisir dari total 12.000 desa di Indonesia telah bertransformasi menjadi desa wisata bahari.
Ini bukan angka kecil. Ekonomi bahari kita bahkan telah menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024. Namun, uang sebanyak itu tidak akan berarti jika terumbu karang mati atau pantai tertutup plastik.
Salah satu poin paling krusial yang diangkat adalah persoalan sampah. Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan aksi sapu pantai sesekali. Wamenpar menyoroti visi Presiden yang lebih komprehensif.
Pada Maret 2026 mendatang, proyek ambisius waste-to-energy atau pengolahan sampah menjadi energi akan mulai dibangun di Bali melalui Danantara.
Langkah ini adalah jawaban atas keresahan wisatawan dan masyarakat lokal terhadap limbah laut. Penanganan dari hulu ke hilir ini diharapkan menjadi solusi sistemik agar laut Indonesia tetap bersih dan produktif.
Selain infrastruktur, pemerintah juga memperkuat aspek keselamatan dan konservasi melalui peluncuran Wonderful Indonesia Diving Directory.
Buku panduan ini mendorong praktik penyelaman yang tidak merusak karang, sekaligus memastikan standar keselamatan tinggi bagi penyelam dunia.
Di akhir sambutannya, Wamenpar melontarkan sebuah pernyataan yang layak kita renungkan bersama sebagai warga negara yang hidup di negeri bahari:
“Forum ini bukan sekadar wadah diskusi, melainkan seruan untuk bertindak. Pariwisata bahari berkelanjutan adalah tentang menjaga keselamatan, melindungi ekosistem laut, dan memberdayakan masyarakat pesisir sebagai penjaga utama kekayaan bahari bangsa,” pungkas Ni Luh Puspa.
Lautan adalah warisan, bukan sekadar komoditas. Melindungi ekosistemnya berarti memastikan anak cucu kita masih bisa melihat birunya samudera, bukan sekadar dongeng tentang kejayaan bahari yang telah sirna.(BKKP/*)
