Langkah berani sering kali membutuhkan batas waktu yang tegas. Terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-ASN sejatinya tidak perlu ditanggapi dengan kecemasan yang berlebihan.
Nisita.info – Kebijakan yang ditandatangani oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada 13 Maret 2026 memang harus dibaca sebagai babak baru yang penuh harapan. Itu sebuah komitmen konkret negara untuk menyudahi ketidakpastian panjang yang selama ini menggelayuti nasib ratusan ribu guru honorer di Indonesia.
Selama bertahun-tahun, sebanyak dua ratus ribu lebih guru non-ASN di bawah naungan Pemerintah Daerah berada dalam posisi dilematis. Mereka adalah urat nadi ruang kelas, namun status hukumnya kerap terabaikan.
Melalui SE Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah pusat akhirnya mengambil langkah taktis. Kebijakan ini tidak hanya mengunci legalitas penugasan mereka hingga 31 Desember 2026 , tetapi juga memberikan jaminan hak keuangan yang sangat rigid—mulai dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi yang bersertifikasi hingga insentif pusat bagi yang belum bersertifikasi. Ini adalah bentuk perlindungan nyata di masa transisi.
Ada catatan kritis dari Senayan yang bisa menjadi pendorong. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, dalam Rapat Kerja 19 Mei lalu mengingatkan pentingnya mematangkan skema transisi pasca-1 Januari 2027, khususnya terkait kesiapan skema PPPK Paruh Waktu.
“Meskipun kebijakan terkait guru non-ASN pada SE tersebut hadir sebagai respons atas kebutuhan darurat untuk mengisi kekosongan guru, sekaligus sebagai upaya transisi menuju implementasi penuh Undang-Undang ASN, namun ada beberapa implikasi yang perlu dipertimbangkan,” ujar Esti dalam Rapat Kerja dengan Mendikdasmen di Ruang Rapat Komisi X, Gedung DPR, selasa (19/5/2026) seperti dilansir dpr.go.id.
Narasi dari Komisi X ini tidak harus dibaca sebagai pesimisme, melainkan sebagai fungsi kontrol yang memastikan bahwa perpindahan status para guru nantinya berjalan mulus tanpa ada yang tercecer.
Penghapusan status “guru non-ASN” per 1 Januari 2027 justru menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendudukkan para pengajar pada derajat profesionalisme yang lebih tinggi dan diakui negara secara penuh.
Bagi daerah kaya, batas waktu yang dicanangkan pusat ini adalah panggung emas bagi Pemerintah Daerah untuk menunjukkan keberpihakannya pada dunia pendidikan. Klausul pada poin kelima dalam SE tersebut memberikan lampu hijau bagi Pemda untuk mengulurkan tangan memberikan penghasilan tambahan melalui APBD.
Dengan kekuatan fiskal yang tangguh, daerah yang kaya berpotensi menjadi pelopor nasional dalam menjamin kesejahteraan guru honorer di masa transisi ini, sekaligus mempersiapkan mereka menuju gerbang ASN penuh dengan kepala tegak.
Menghapus status honorer di awal tahun 2027 bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari penataan masa depan pendidikan yang lebih manusiawi.
Batas waktu ini memaksa semua pihak—baik pusat maupun daerah—untuk berhenti menunda-nunda kewajiban dan mulai bergerak bersama secara progresif.
Ketika negara berani mematok tanggal, di situlah optimisme harus dibangun: bahwa sebelum fajar tahun 2027 menyingsing, kesejahteraan bagi mereka yang mencerdaskan bangsa ini akan berdiri di atas fondasi yang kokoh. (Taufiqurrahman)
