Nisita.info — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Tahun 2026 di Kalimantan Timur berlangsung dalam suasana yang berbeda. Alih-alih diwarnai ketegangan, momentum tahun ini dikemas melalui pendekatan dialogis dan konstruktif antara elemen buruh dengan pemerintah daerah.
Atas arahan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi pertemuan tatap muka di Ruang Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (1/5/2026). Langkah ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah untuk menjaga iklim komunikasi yang kondusif antara pekerja, pengusaha, dan birokrasi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kaltim, Rozani Erawadi, mengungkapkan bahwa fokus utama May Day kali ini adalah memberikan panggung bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasi secara langsung agar dapat segera ditindaklanjuti secara konkret.
“Peringatan May Day kali ini kita kemas dalam bentuk dialog. Pemerintah hadir untuk mendengar secara langsung aspirasi para pekerja, sehingga tercipta solusi yang saling menguntungkan,” ujar Rozani. Menambah kemeriahan acara, pemerintah juga menyiapkan berbagai doorprize bagi para pekerja yang hadir.
Dalam forum tersebut, sedikitnya tiga perwakilan asosiasi buruh menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai isu krusial, di antaranya:
-
Perlindungan tenaga kerja yang lebih menyeluruh.
-
Peningkatan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor.
-
Kepastian regulasi ketenagakerjaan di tingkat daerah.
Menanggapi poin-poin tersebut, Rozani menegaskan bahwa Kalimantan Timur telah memiliki instrumen hukum yang kuat berupa Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan. Perda ini diproyeksikan menjadi dasar hukum utama untuk menjawab tuntutan pekerja dan mewujudkan aspirasi mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus berperan sebagai fasilitator yang aktif dalam membangun hubungan industrial yang dinamis dan berkeadilan. Sinergi antara “tiga pilar”—pekerja, pengusaha, dan pemerintah—diharapkan menjadi mesin penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Melalui momentum ini, Pemprov Kaltim optimistis bahwa penguatan ruang komunikasi akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur secara luas dan terciptanya stabilitas ekonomi yang inklusif. (tp/pt/*)
