Nisita.info, Samarinda — Wakil Ketua Golkar Kaltim bidang Media dan sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Golkar Kaltim, Sudarno pertanyakan posisi Wali Kota Samarinda Andi Harun yang memberikan komentar terkait kritikan anggota DPR RI, H. Rudi Mas’ud yang mengatakan Gubernur Kaltim kurang ke pemerintah pusat.
“Sejak kapan wali kota Samarinda menjadi juru bicara pemerintah provinsi Kaltim?” Ucapnya saat ditemui awak media di salah satu cafe di jalan M. Yamin Samarinda, pada Minggu (22/04/2024).
Sudarno mengatakan, dalam pembagian tugas pemerintahan terdiri atas urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, yang dibagi bersama pada tingkatan dan susunan pemerintahan. Sehingga ada standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan itu sendiri.
Sementara, DPR yang dalam hal ini sebagai pengawas pemerintah menjadi rekan yang berkewajiban mengingatkan atau memberikan saran terkait pada kebijakan yang diambil.
“Jadi kalau ada komentar anggota DPR RI tentang kinerja gubernur Kaltim yang saat itu dipimpin Isran Noor dan Hadi Mulyadi menjadi sesuatu yang wajar. Kita tahu bahwa gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Wajarlah kalau kemudian dikritik,” ucapnya.
Sudarno menyayangkan adanya komentar Wali Kota Samarinda terkait hal tersebut, yang dirasa tidak pantas diucapkan oleh seseorang yang menjabat pemimpin daerah. Ia mengatakan, tidak mungkin seorang wali kota tidak mengetahui batasan wilayah yang menjadi tugas pemerintah itu sendiri.
“Saya yakin beliau paham, namun terkesan lucu ketika beliau merespon kritik DPR RI kepada gubernur yang saat itu bertugas,” sambungnya.
Sudarno mengatakan, sebaiknya wali kota Samarinda fokus pada kerja daerah yang dipimpin. Mengingat saat ini masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum dapat dipenuhi. Dicontohkannya, saat ini masyarakat masih belum rata mendapatkan aliran air bersih, dan masih banyak tugas sebagai wali kota yang belum selesai dilakukan.
“Baiknya beliau fokus pada masalah yang ada di Samarinda saja, contohnya hari ini saja masyarakat demo akibat kesulitan air bersih,” ujarnya.
Sudarno menambahkan, jika sosok Andi Harun adalah orang yang cerdas yang tahu persis apa saja tugas DPR, mengingat sebelum terpilih menjadi Wali Kota Samarinda Andi Harun sudah pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim. Dia mengatakan, tugas DPR sebagai wakil rakyat adalah dengan menyuarakan kebutuhan masyarakat.
“Beliau juga sebelumnya pernah duduk di DPR, sebagai wakil rakyat. Sehingga beliau pasti paham suara yang diperjuangkan adalah suara rakyat, jadi ketika seorang wali kota ikut merespon berita tersebut justru menjadi pertanyaan. Apa tujuan dari komentar beliau? Apa untuk kebutuhan Pilkada?” tanyanya.
Sudarno mengatakan, jika hal tersebut berkaitan dengan niat Walikota untuk maju pada kontestasi Pilkada, sebaiknya Andi Harun dapat lebih bijak dalam berkomentar. Sehingga masyarakat paham, ada proses dan batasan wilayah kerja.
“Hal ini harus dipahami juga oleh masyarakat, sehingga tidak asal memberikan komentar. Sehingga paham, tugas dan fungsi kepala daerah itu pada wilayahnya masing-masing,” tutupnya.(tatta/adv)
