DPRD Kota Samarinda

Tantangan Utama Mutu Pendidikan Samarinda Versi Komisi IV DPRD, Apa Saja?

Halo, Sobat Nisita! Samarinda kini tengah dipersiapkan sebagai Kota Pusat Peradaban sekaligus mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, lompatan besar ini tidak akan maksimal tanpa ditopang oleh kualitas pendidikan yang merata dan bermutu tinggi.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi. (Foto: Taufiq/Nisita)

Dalam Rapat Koordinasi Pendidikan Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Arulala, Bapperida Kota Samarinda, Kamis (9/7/2026) Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi membeberkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar yang masih dihadapi dunia pendidikan di Kota Tepian.

Menurut materi pemaparannya, setidaknya ada 4 tantangan utama yang harus segera diselesaikan bersama antara legislatif dan eksekutif:

1. Pemerataan dan Kondisi Infrastruktur Sekolah

Tantangan fisik masih menjadi kendala klasik di Samarinda. Ismail menyoroti adanya kesenjangan fasilitas yang kontras antara sekolah-sekolah yang berada di pusat kota dengan sekolah yang terletak di daerah pinggiran. Selain itu, masalah banjir yang kerap melanda Samarinda turut merendam beberapa fasilitas sekolah saat curah hujan tinggi, sehingga mengganggu kenyamanan proses belajar-mengajar.

2. Keterbatasan Daya Tampung akibat Regulasi Zonasi

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengungkap fakta ketidakseimbangan jumlah sekolah negeri, terutama di tingkat SMP dan SMA.

“Tujuan awal dari sistem zonasi ini sebenarnya baik untuk penguatan kebijakan yang merata, supaya tidak ada lagi kasta atau dikotomi sekolah unggulan yang hanya diisi keluarga mampu,” terang Ismail Latisi dalam paparannya.

Pertumbuhan penduduk dan masifnya pemukiman baru tidak dibarengi dengan pembangunan gedung sekolah baru. Akibatnya, muncul wilayah-wilayah blank spot di mana anak-anak setempat kesulitan menembus jalur zonasi karena jarak sekolah yang terlampau jauh.

3. Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Masalah guru tidak hanya soal kompetensi, melainkan juga distribusi. Penumpukan guru berstatus ASN disebut masih kerap terjadi.

“Mutu guru sekarang dianggap sama di semua sekolah, namun kenyataannya di lapangan, kita melihat masih ada kesenjangan yang nyata antara sekolah pusat kota dan pinggiran. Hal inilah yang terus kita benahi bersama Dinas Pendidikan,” ujar Ismail Latisi.

Hal ini diperparah dengan persoalan berkurangnya guru akibat pensiun, meninggal, atau mutasi. Di sisi lain, isu kesejahteraan guru honorer dan kecepatan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menjadi dinamika yang terus diperjuangkan.

4. Tantangan Digitalisasi dan Literasi

Menghadapi era modern, kesiapan perangkat digital di sekolah-sekolah Samarinda belum merata. Masih banyak sekolah yang belum memiliki laboratorium komputer memadai atau jaringan internet stabil untuk mendukung Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Selaras dengan tantangan nasional, tingkat literasi dan minat baca siswa di Samarinda juga masih perlu digenjot secara serius melalui optimalisasi perpustakaan sekolah maupun daerah.

Keempat tantangan ini dinilai sejalan dengan agenda global PBB mengenai Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Poin ke-4 tentang Pendidikan Berkualitas, demi mencetak SDM Samarinda yang unggul dan berdaya saing di era digital.

Sobat Nisita, dengan mengetahui tantangan pendidikan yang tengah dihadapi, langkah kolaboratif legislatif dan eksekutif akan semakin terukur. Yuk, kita tunggu langkah strategis Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Samarinda.(Tr/Adv/DPRD Samarinda)

Related Posts

1 of 7