“Demokrasi yang berkualitas harus mampu menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab, serta partisipasi masyarakat dengan tata kelola pemerintahan yang baik.”
— Ahmad Firdaus Kurniawan, Sekretaris Kesbangpol Prov. Kaltim.
TAHUKAH kamu kalau demokrasi itu sebenarnya jauh lebih luas daripada sekadar datang ke TPS untuk mencoblos saat Pemilu atau Pilkada?
Banyak yang mengira demokrasi selesai setelah surat suara masuk ke kotak suara. Padahal, secara substansial, demokrasi adalah tentang bagaimana hak-hak dasar kita sebagai warga negara dijamin dan dipenuhi oleh negara sehari-hari.
Nah, untuk mengukur sejauh mana hak-hak tersebut terpenuhi, ada yang namanya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Di Kalimantan Timur, IDI bukan cuma sekadar angka laporan di atas kertas, lho! Hasil pengukuran IDI kini difungsikan sebagai acuan penting untuk mengevaluasi dan merencanakan pembangunan daerah.
🔍 Apa Saja yang Diukur dalam IDI?
Dalam sosialisasi IDI yang digelar oleh Kesbangpol Kaltim bersama BPS Kaltim dan Universitas Mulawarman, Rabu (14/10/2026) dijelaskan bahwa IDI mengukur 3 aspek utama:
-
Kebebasan Sipil: Bebas berpendapat dan berkumpul, tapi tetap bertanggung jawab agar tidak memicu konflik.
-
Kesetaraan: Memastikan semua lapisan masyarakat—tanpa terkecuali—memiliki hak dan kesempatan yang sama.
-
Kapasitas Lembaga Demokrasi: Menilai sejauh mana lembaga pemerintah dan pelayanan publik bekerja secara transparan, akuntabel, dan tepercaya.
🚀 Mengapa Ini Penting Buat Masyarakat?
Ketika hasil IDI menunjukkan ada aspek yang masih kurang—misalnya pelayanan publik yang kurang transparan atau ruang partisipasi warga yang belum maksimal—rekomendasi tersebut langsung diserahkan ke Bappeda.
Artinya, data IDI dipakai untuk memperbaiki program kerja pemerintah daerah agar lebih inklusif, responsif, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Semakin tinggi dan sehat Indeks Demokrasi di daerah kita, semakin transparan pemerintahnya, dan semakin terjamin pula hak-hak kita sebagai warga negara! (*/Diskominfo Kaltim)
