Tahukah Kamu

Tahukah Kamu? Sisi Lain UU Ketenagakerjaan Baru: Antara Ancaman “Batal Demi Hukum” dan Dilema Korporasi

Halo, Sobat Nisita! Bagi para pekerja maupun pelaku usaha, kabar mengenai disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan tentu menjadi sorotan utama belakangan ini. Di satu sisi, aturan baru ini membawa angin segar bagi perlindungan hak-hak buruh. Namun di sisi lain, regulasi ini juga menyimpan perdebatan pelik terkait nasib kelangsungan usaha.

Lantas, apa saja poin-poin krusial yang disoroti oleh para pakar hukum perburuhan, seperti Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Prof. Aloysius Uwiyono? Mari kita kupas tuntas dalam poin-poin berikut!

1. PHK Bisa “Batal Demi Hukum”

Tahukah kamu? Berdasarkan Pasal 228 ayat (7) UU 27/2026, pemutusan hubungan kerja (PHK) kini dapat dinyatakan batal demi hukum jika prosesnya dilakukan tanpa adanya kesepakatan bersama atau tanpa putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan.

Secara filosofis, aturan ini dirancang sebagai instrumen progresif untuk menekan angka PHK sepihak yang kerap merugikan pekerja. Melalui tiga instrumen—yakni batal demi hukum, kewajiban mempekerjakan kembali, dan ancaman pidana—negara ingin memastikan bahwa prosedur pemutusan hubungan kerja benar-benar dijalankan secara adil dan transparan.

2. Efektivitas Hukum Bukan Hanya Soal Pembatalan PHK

Prof. Aloysius Uwiyono mengingatkan bahwa keberhasilan aturan baru ini tidak cukup diukur dari seberapa banyak PHK yang berhasil dibatalkan di atas kertas.

Lebih dari itu, efektivitas undang-undang ini harus dilihat dari:

  • Berkurangnya praktik PHK yang dilakukan secara sewenang-wenang.
  • Meningkatnya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat.
  • Terjaminnya pembayaran hak-hak normatif pekerja.
  • Terpeliharanya kelangsungan perusahaan yang masih layak diselamatkan agar tidak berujung pada kebangkrutan massal dan lonjakan pengangguran.

3. Dilema Antara Pelindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha

Aturan yang ketat ini melahirkan sebuah pertanyaan besar: bagaimana nasib perusahaan yang memang sedang mengalami kesulitan finansial objektif?

Prinsip utama yang harus dipegang adalah keseimbangan. Negara tidak boleh membiarkan pengusaha berlindung di balik alasan ekonomi untuk merampas hak pekerja. Namun di sisi lain, negara juga tidak boleh memaksakan perusahaan yang secara objektestif sudah sekarat untuk terus mempertahankan hubungan kerja yang mustahil dijalankan. Ujian terbesar dari undang-undang ini adalah bagaimana menghadirkan mekanisme penyelamatan perusahaan sekaligus jaminan sosial yang memadai bagi pekerja.

4. Kritik Tajam Terhadap Ancaman Pidana Penjara

Satu hal yang paling banyak disoroti dalam UU 27/2026 (seperti pada Pasal 274, 275, 281, 282, dan 283) adalah masifnya ancaman sanksi pidana penjara bagi pemberi kerja.

Secara kritis, Prof. Aloy mempertanyakan: apakah setiap pelanggaran kewajiban ketenagakerjaan—terutama yang bersifat administratif, kesalahan hitung, atau ketidakmampuan finansial murni—layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat?

Hukum pidana ketenagakerjaan tentu harus tegas terhadap oknum yang sengaja merampas hak buruh secara melawan hukum. Kendati demikian, ancaman tersebut harus proporsional. Korporasi harus dimintai pertanggungjawaban sesuai kesalahannya, sementara pengurus atau direksi hanya dapat dipidana apabila unsur kesalahan personalnya terbukti secara sah.

Titik Keseimbangan: Menuju Keadilan Pancasila

Pada akhirnya, perlindungan terhadap pekerja dan iklim investasi yang sehat bukanlah dua hal yang harus saling meniadakan. Tantangan besar pelaksanaan UU 27/2026 adalah menemukan titik temu antara keadilan pekerja (labor justice), akuntabilitas korporasi (corporate accountability), dan kepastian investasi (investment certainty) dalam kerangka Keadilan Pancasila.

Bagaimana menurutmu? Apakah aturan baru ini sudah cukup adil bagi kedua belah pihak? (Red/*)

Sumber Berita:

Diolah dari artikel Hukumonline berjudul “Guru Besar FHUI Soroti Pasal PHK dan Ancaman Pidana dalam UU 27/2026” (Dipublikasikan pada 14 November 2026).

Related Posts

1 of 6