KEMENTERIAN Pariwisata (Kemenpar) baru saja melempar bola ke publik terkait Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang mengatur tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) baru.
Dua poin yang mencuri perhatian adalah legalitas tarif untuk paket meeting dan sewa kamar tanpa sarapan pada fasilitas milik kementerian.
Meski terlihat seperti urusan administratif internal, kebijakan ini memiliki efek domino yang signifikan bagi para pelaku usaha, khususnya Event Organizer (EO) dan mitra pengelola kegiatan. Mari kita bedah dampaknya secara mendalam:
1. Kepastian Hukum dan Standarisasi Biaya
Selama ini, penggunaan fasilitas milik negara untuk kegiatan semi-komersial seringkali berada di area abu-abu terkait rincian tarif paket gabungan (bundling). Dengan adanya aturan PNBP yang spesifik untuk paket meeting (kombinasi ruang, makan-minum, dan kamar), para EO kini memiliki dasar hukum yang kuat saat menyusun rencana anggaran biaya (RAB). Tidak ada lagi tawar-menawar “di bawah meja”, karena tarif akan mengacu pada kontrak kerja sama yang dipayungi regulasi negara.
2. Tantangan Daya Saing Vendor Eksternal
Lini bisnis hotel milik kementerian yang semakin diakomodasi melalui regulasi ini berpotensi menjadi kompetitor baru bagi vendor swasta. Dengan fasilitas yang seringkali berada di lokasi strategis dan harga yang “berlabel” PNBP, hotel pemerintah bisa menjadi pilihan utama bagi kegiatan instansi lain maupun organisasi publik. EO dituntut lebih jeli melihat apakah tarif PNBP ini akan lebih kompetitif atau justru lebih kaku dibandingkan fleksibilitas harga di hotel swasta.
3. Struktur Biaya Paket Meeting yang Fluktuatif
Penerapan tarif PNBP yang bersifat “volatil” menunjukkan bahwa pemerintah ingin harga tetap mengikuti dinamika pasar. Bagi pelaku usaha, ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, harga menjadi wajar mengikut harga pasar; di sisi lain, ketidakpastian harga jika kontrak dilakukan jauh-jauh hari bisa menyulitkan estimasi margin keuntungan EO. Penentuan tarif berdasarkan “kontrak kerja sama” menjadi kunci krusial yang harus dicermati dalam draf regulasi ini.
4. Peluang “Sewa Kamar Tanpa Sarapan”
Usulan tarif sewa kamar tanpa sarapan memberikan fleksibilitas bagi penyelenggara acara dengan anggaran terbatas (low budget). Selama ini, paket kamar hotel kementerian seringkali sudah termasuk sarapan yang menambah biaya. Opsi “kamar saja” memungkinkan EO untuk mengalihkan anggaran konsumsi ke katering UMKM lokal, yang sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi kreatif.
Transparansi vs Birokrasi
Langkah Kemenpar membuka konsultasi publik hingga 24 Desember 2025 adalah momen krusial. Jika aturan ini terlalu birokratis dalam penentuan tarif, dikhawatirkan fasilitas negara justru akan sepi peminat karena kalah cepat dengan pergerakan harga swasta.
Namun, jika dikelola dengan transparan, ini akan menjadi langkah optimalisasi aset negara yang selama ini “tidur”.(Red)
