Nisita.info — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur resmi memulai sosialisasi penyusunan pedoman pembentukan dan pengelolaan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Langkah ini diambil sebagai upaya strategis pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi beragam potensi bencana di wilayah Kaltim.
FPRB diproyeksikan menjadi wadah kolaborasi pentahelix yang menyatukan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media massa.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim, Trisna Rosano, menjelaskan bahwa pedoman yang tengah disusun ini bertujuan untuk menjadi acuan resmi yang komprehensif dan aplikatif. Dengan adanya pedoman yang jelas, pengelolaan FPRB diharapkan menjadi lebih terstruktur dan efektif dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pedoman ini nantinya akan menjadi acuan resmi dalam pembentukan serta pengelolaan FPRB agar lebih efektif, terstruktur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana,” ujar Trisna saat membacakan sambutan Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, Rabu (29/4).
Kalimantan Timur menghadapi karakteristik risiko bencana yang beragam, mulai dari ancaman banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga dampak perubahan iklim. Mengingat kompleksitas tersebut, Trisna menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana bukan hanya beban pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama.
Pemerintah mengajak seluruh elemen untuk membangun sistem ketangguhan kolektif melalui partisipasi aktif. FPRB nantinya akan menjalankan fungsi utama yang meliputi:
-
Pengembangan sistem tata kelola penanggulangan bencana.
-
Peningkatan koordinasi dan advokasi terkait masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berdampak pada risiko bencana.
-
Pemantauan praktik lapangan guna memastikan program pengurangan risiko bencana berjalan tepat sasaran.
Melalui sosialisasi ini, BPBD Kaltim juga menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar pedoman yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Dengan sistem yang terpadu, diharapkan dampak bencana di Kalimantan Timur dapat diminimalisir secara optimal demi melindungi masyarakat.(*/)
