Nisita.info — Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar) mengemban amanah mengelola anggaran sebesar Rp4,89 miliar yang berasal dari empat pos anggaran.
Tahun 2025 ini berasal dari Dana Desa senilai (DD), bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten, dari Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan (Bankeu) kabupaten setempat.
“Anggaran dari DD sebesar 17 persen atau senilai Rp843,89 juta, bagi hasil pajak dan retribusi 4 persen atau Rp204,77 juta, dari ADD merupakan yang terbesar hingga mencapai 69 persen atau Rp3,34 miliar, dan dari Bankeu kabupaten 10 persen atau Rp479,21 juta,” ujar Sarmin, Kepala Desa Ponoragan saat ditemui di desanya awal Juli lalu.
Terdapat lima bidang penggunaan anggaran sebesar itu, yakni untuk bidang pemerintahan desa sebesar Rp2,69 miliar, untuk bidang pemberdayaan masyarakat Rp549,16 juta, untuk bidang pembangunan Rp986,28 juta, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp986,28 juta, bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak Rp986,28 juta.
Jumlah sebesar ini belum termasuk dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya yang sebesar Rp491,91 juta, sehingga total APBDes Ponoragan tahun 2025 ini mencapai RP5,38 miliar.
Dalam pemanfaatan anggaran sebesar itu, lanjut Sarmin, selalu dilakukan musyawarah dengan masyarakat setempat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), sehingga penggunaanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kondisi bencana, darurat, dan mendesak memang tidak dikehendaki oleh siapapun, namun pihaknya harus tetap mengalokasikan anggaran untuk berbagai hal tersebut karena bencana biasanya datang secara tiba-tiba, seperti gempa, kebakaran, pohon tumbang, tanah longsor, dan lainnya.
Tahun ini, katanya, Desa Ponoragan melakukan berbagai pembangunan baik fisik maupun non-fisik, antara lain penyelenggaraan PAUD/TK, pengelolaan perpustakaan desa, penyelenggaraan Polindes, penyelenggaraan Posyandu berupa pemberian makanan tambahan, kelas ibu hamil, lansia, dan untuk insentif. (adv/diskomino-kukar)
