Nisita.info, Samarinda — Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai ruang rapat utama Gedung DPRD Kota Samarinda pada Jumat (14/8/2026). Sinergi dan ketertiban antarekskutif dan legislatif terasa begitu kental saat kedua pihak menuntaskan agenda Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Di balik suksesnya kesepakatan besar bagi arah pembangunan daerah tersebut, komitmen kedua lembaga untuk terus menjaga kenyamanan serta ketertiban Kota Samarinda tetap menjadi denyut nadi utama. Salah satu isu penataan ruang publik yang terus mendapat perhatian penuh adalah penanganan keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (gepeng) di sudut-sudut kota.
Usai mengikuti rangkaian sidang paripurna yang berjalan kondusif tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, memberikan apresiasi atas langkah responsif yang terus digulirkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
Anhar memaparkan bahwa penanganan masalah sosial di kota besar seperti Samarinda memang memerlukan ketelitian dan pendekatan yang humanis. Kendati demikian, pihak legislatif melihat pola koordinasi lintas instansi yang dijalankan pemerintah daerah saat ini sudah menunjukkan kemajuan yang sangat positif.
“Secara keseluruhan, kami melihat ada keseriusan dan langkah-langkah konkret dari Pemerintah Kota dalam menangani masalah ini. Penanganan langsung di lapangan oleh Satpol PP maupun tindak lanjut dari Dinas Sosial sudah berjalan dan terus menunjukkan progres,” ujar Anhar ramah saat ditemui seusai rapat.
Menurutnya, penegakan Peraturan Daerah (Perda) oleh jajaran Satpol PP yang diimbangi dengan langkah pembinaan serta rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial menjadi dua pilar yang saling melengkapi dalam menghadirkan lingkungan kota yang makin rapi, aman, dan nyaman bagi warga maupun pendatang.
Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi IV DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pelayanan sosial ini secara berkala. Dewan mendorong penyediaan fasilitas penampungan sementara serta program pelatihan keterampilan yang memadai agar warga yang terjaring dapat kembali mandiri secara ekonomi.
“Samarinda ini kan ibu kota provinsi yang terus berkembang pesat, jadi wajar jika dinamika sosialnya cukup beragam. Namun dengan kerja sama yang solid antara Pemkot, DPRD, dan dukungan masyarakat, kita optimistis kenyamanan kota bisa terus terjaga,” tutup Anhar optimis.
Dengan sinergi yang makin harmonis antara Pemkot dan DPRD Samarinda, penataan kota di masa depan dipastikan berjalan lebih tertata, inklusif, dan mengedepankan pendekatan humanis demi kebaikan seluruh masyarakat Kota Tepian. (Tr/Adv/DPRD Samarinda)
