Di balik megahnya rancangan fisik gedung 7 lantai Pasar Pagi Samarinda yang baru, terdapat ribuan cerita tentang roda ekonomi keluarga yang bergantung pada kepastian lapak.
Nisita.info — Memasuki fase krusial usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Samarinda, fokus kini tak lagi sebatas perdebatan administrasi, melainkan bagaimana memastikan pasar tradisional terbesar di ibu kota Kaltim ini tetap bernapas lega.
Langkah akomodatif mulai diambil dengan melibatkan pedagang secara langsung dalam merumuskan kriteria grosir dan eceran, hingga pembenahan aspek teknis fisik gedung oleh Dinas PUPR. Langkah ini dinilai sebagai angin segar untuk mengurai ketidakpastian yang selama ini membayangi para pedagang.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa transparansi dan kesetaraan hak menjadi kunci utama agar tidak ada pihak yang dirugikan saat re-alokasi lapak dilakukan.
“Pendataan dan penentuan kriteria pedagang harus tuntas secara terbuka. Kita ingin saat bangunan ini resmi beroperasi, seluruh pedagang mendapatkan haknya secara adil tanpa ada yang merasa terpinggirkan,” ujar Iswandi.
Komunikasi Cair demi Kepastian Usaha
Komitmen untuk memulihkan iklim usaha yang kondusif juga ditunjukkan melalui rencana pembentukan forum dialog berkala. Agenda “ngopi bareng” rutin yang digagas Komisi II bersama perwakilan pedagang dan dinas teknis menjadi wadah untuk mengawal 14 poin masukan—mulai dari ketersediaan sarana tangga/eskalator, kebersihan, hingga pengawasan ketat terhadap isu biaya tak resmi.
Sinergi antara pembenahan fisik gedung dan penguatan hubungan komunikasi ini memancarkan optimisme baru. Pasar Pagi tidak sekadar ditata menjadi pusat perdagangan yang modern dan bersih, tetapi juga dipastikan tetap mempertahankan roh kerakyatannya: tempat di mana interaksi sosial dan transaksi ekonomi tumbuh saling menguntungkan secara berkelanjutan.
