Nisita.info – Pendidikan sering kali disebut sebagai “lift sosial” yang mampu menaikkan derajat bangsa. Namun, lift tersebut tidak akan pernah bergerak jika fondasi utamanya—yakni ruang kelas dan fasilitas dasar—masih keropos dan tak memadai.
Kabar baik yang datang dari Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pekan ini, Senin (13/4) mengenai revitalisasi SD Negeri Tando, bukan sekadar urusan semen dan batu bata, melainkan potret nyata upaya negara menghapus sekat ketimpangan yang selama ini memisahkan anak-anak di kota besar dengan mereka yang berada di pelosok Nusantara.
Sepanjang tahun 2025, Kemendikdasmen telah menunjukkan langkah masif dengan merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan secara nasional. Di NTT saja, anggaran lebih dari Rp589 miliar telah dikucurkan untuk 576 sekolah. Namun, angka-angka statistik ini baru akan menjadi “nyawa” ketika menyentuh sekolah-sekolah seperti SDN Tando, yang selama bertahun-tahun harus bertahan di tengah keterbatasan ruang kelas dan fasilitas sanitasi yang minim.
Salah satu poin yang patut diapresiasi dalam editorial ini adalah transparansi alur kerja yang dipaparkan pemerintah. Dengan jadwal yang sangat ketat—mulai dari verifikasi lapangan di minggu kedua April hingga dimulainya pengerjaan fisik pada awal Mei 2026—pemerintah seolah sedang berpacu dengan waktu.
Kecepatan ini sangat krusial. Bagi seorang murid di Manggarai Barat, satu semester menunggu ruang kelas baru bukan sekadar persoalan waktu, melainkan persoalan kenyamanan dan martabat dalam belajar. Namun, kecepatan tanpa akuntabilitas adalah risiko. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar penyaluran bantuan langsung ke sekolah menjadi mekanisme penting untuk memastikan dana tersebut tidak “menguap” di tengah jalan dan benar-benar mewujud menjadi ruang kelas, perpustakaan, serta toilet yang layak.
Kita harus menyadari bahwa revitalisasi fisik hanyalah pintu masuk. Sebagaimana yang diungkapkan Kepala SDN Tando, Fransiskus Jenala, gedung baru adalah bahan bakar bagi motivasi. Fasilitas yang layak seperti ruang UKS dan perpustakaan akan mengubah cara pandang siswa terhadap sekolah—dari tempat yang melelahkan karena sempit, menjadi tempat yang nyaman untuk mengeksplorasi ilmu.
Namun, pembangunan fasilitas di NTT menghadapi tantangan geografis dan logistik yang tidak ringan. Di sinilah peran kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen telah menjalankan porsinya, kini giliran Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan masyarakat sekitar untuk memastikan aset berharga ini dijaga dan dimanfaatkan secara optimal.
Langkah revitalisasi SDN Tando harus menjadi standar minimum, bukan sebuah pengecualian atau sekadar respons momentum. Kita tidak ingin lagi mendengar ada anak-anak yang harus berbagi satu ruangan kelas untuk dua tingkatan yang berbeda, atau harus menahan diri karena ketiadaan sanitasi yang layak.
Editorial ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di SDN Tando adalah pesan bagi sekolah-sekolah lain di pelosok: bahwa mereka tidak dilupakan. Komitmen anggaran sebesar Rp589 miliar di NTT adalah bukti bahwa negara sedang mencoba menyeimbangkan timbangan keadilan pendidikan. Kita menanti saat di mana “belajar dengan layak” bukan lagi sebuah impian mewah bagi anak-anak di NTT, melainkan sebuah hak dasar yang terpenuhi dengan nyata dan berdaulat.(Kemendikdasmen/tr)
