Nisita.info, Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen mutlak pemerintah dalam memperkuat institusi yudikatif serta menjalankan penegakan hukum yang tanpa kompromi.
Langkah tegas ini disebutnya sebagai fondasi utama untuk melindungi kekayaan negara dari penjarahan, sekaligus menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan, yang berlangsung di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa kedaulatan ekonomi dan pengembalian aset negara yang hilang merupakan kunci utama perbaikan seluruh sendi Kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika kekayaan alam dan aset negara dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, negara akan memiliki ruang fiskal yang sangat kuat.
“Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI. Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan,” — Presiden Prabowo Subianto.
Presiden turut menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil menyelamatkan aset negara melalui denda administratif dan penyitaan lahan. Namun, ia mengingatkan bahwa hasil saat ini barulah sebagian kecil dari potensi kebocoran yang ada di seluruh nusantara.
“Perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, bahkan masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti dari banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa,” tegas Presiden dengan nada optimistis.
Guna menutup celah kerugian negara, Kepala Negara memastikan bahwa aparat penegak hukum akan terus bergerak secara konsisten dan agresif. Kehadiran negara dalam menindak para pelaku kejahatan ekonomi dan lingkungan dinilai sebagai harga mati demi kebangkitan nasional.
“Kita akan ambil langkah-langkah yang tegas. Tidak ada pilihan lain, kita harus tegakkan hukum. Kita harus meyakinkan bahwa negara hadir, dan negara akan hadir terus. Dengan begitu, NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit, lebih hebat lagi,” ungkapnya.
Selain dari sisi penindakan, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya reformasi di sektor hulu peradilan, yakni penguatan benteng yudikatif. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi fokus pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan para hakim di seluruh Indonesia demi menjaga independensi dan integritas mereka.
“Saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik, dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok,” cetus Presiden Prabowo, disambut riuh hadirin.
Di akhir sambutannya, Presiden menitipkan pesan mendalam dan peringatan keras kepada Ketua Mahkamah Agung serta seluruh hakim di jajaran peradilan Indonesia agar selalu memegang teguh rasa keadilan masyarakat dalam setiap ketukan palu sidang.
“Hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Putusan-putusanmu akan dipelajari, dan masyarakat kita, rakyat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan,” pungkas Presiden Prabowo menutup arahannya. (BPMI Setpres/*)
