Nisita.info, Samarinda — Komisi Informasi (KI) Kalimantan Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan berbagai kendala yang masih dihadapi Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan kewajiban keterbukaan informasi publik.
Forum ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk mencari solusi operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta merumuskan rekomendasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
Ketua KI Kaltim, Sencihan, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menghadirkan tata kelola pemerintah yang transparan dan meminta seluruh peserta untuk menyampaikan persoalan di lapangan secara terbuka.
“Keterbukaan informasi adalah wajah pemerintah. Karena itu kita perlu melihat secara jujur apa saja hambatan di lapangan agar perbaikan yang dilakukan tepat sasaran,” ujar Sencihan, Jumat (14/11/2025), di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim.
Narasumber Dr. Riswadi menyoroti pentingnya kejujuran Perangkat Daerah dalam memaparkan kendala teknis yang menyebabkan penilaian status informatif, kurang informatif, atau bahkan tidak patuh. Salah satu kendala yang disoroti adalah pengelolaan website OPD yang masih belum optimal.
“Kita harapkan peserta bisa menjelaskan secara terbuka apa kendalanya, terutama mengapa masih ada OPD yang belum informatif atau tidak patuh,” jelasnya.
Wakil Ketua KI Kaltim, Hajaturamsyah, menambahkan bahwa FGD yang diikuti oleh 28 Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Kaltim ini berfungsi mengidentifikasi gambaran operasional PPID di setiap PD.
Hal ini akan menjadi dasar peningkatan kualitas layanan informasi publik. Ia menekankan bahwa komitmen dan inovasi adalah kunci agar PPID semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini merupakan langkah bersama Pemprov Kaltim untuk memperkuat transparansi, memperbaiki tata kelola informasi, dan mengoptimalkan kanal digital sebagai sarana pelayanan publik yang akuntabel.(sef/pt/tr)
