Nisita.info, Samarinda – Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 Gedung DPRD Kota Samarinda siang itu tampak dinamis. Di bawah sorot lampu ruang sidang, jajaran Komisi II DPRD Kota Samarinda duduk berhadapan dengan Mitra Kerja mereka, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda.
Rapat Hearing yang digelar di penghujung Juni 2026 ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan sebuah momentum krusial: mengevaluasi Laporan Realisasi Kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sekaligus meneropong masa depan fiskal kota melalui Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
Sebagai mitra strategis, Komisi II DPRD Kota Samarinda menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan (check and balances). Legislatif menginginkan agar setiap rupiah yang digelontorkan dari APBD tidak hanya habis secara administratif, melainkan menjelma menjadi output dan outcome riil yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Tepian.
Menantang Produktivitas, Menghindari Tren Monoton
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda H. Iswandi menekankan pentingnya melompat keluar dari tren penganggaran yang monoton dari tahun ke tahun. Menurutnya, perencanaan anggaran modern harus bergerak dinamis mengkuti skala prioritas program, bukan sekadar menaik-turunkan angka pada program kerja yang itu-itu saja.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, H. Iswandi. Foto: Rizy/IST
“Kami ingin memastikan progres kinerjanya apa, hasil capaiannya apa. Kita harus bicara angka yang berbasis realita di lapangan. Jika anggaran sebuah program direncanakan meningkat secara drastis untuk tahun 2027, maka argumentasi dan indikator keberhasilannya harus rasional, spesifik, dan terukur,” ujar Ketua Komisi II dengan nada optimis namun tetap selektif.
DPRD menginginkan akuntabilitas yang presisi. Sebelum APBD 2027 ketok palu, legislatif bergerak cepat meminta rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk proyek-proyek yang dikategorikan strategis, termasuk kejelasan target sertifikasi aset daerah serta tindak lanjut rekomendasi LHP BPK. Langkah preventif dan terukur ini diambil demi memastikan postur anggaran masa depan Samarinda tetap sehat, efisien, dan bebas dari pemborosan.
SIPD Sebagai Jawaban dan Kendali Kinerja
Menjawab catatan strategis dari legislatif, Kepala BPKAD Kota Samarinda, Ananta menyambut baik pengawasan ketat tersebut sebagai pelecut performa instansinya. Pemerintah Kota Samarinda menegaskan bahwa paradigma penganggaran daerah kini telah bertransformasi total menuju digitalisasi yang transparan.
Kepala BPKAD Kota Samarinda, H. Ananta Fathurrozi. Foto: Rizy/IST
Kunci dari komitmen tersebut terletak pada optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini secara ketat mengunci seluruh usulan program kerja agar selaras dengan target capaian dokumen maupun laporan riil.
“Sebenarnya sistem di SIPD itu sudah menggambarkan dan menggiring kita ke basis kinerja. Di sana dikunci secara sistematis; berapa target yang harus dicapai dan apa bentuk dokumen atau laporannya. Jadi, lompatan anggaran ke depan akan selalu memperlihatkan kemajuan yang terukur dari apa yang menjadi target program BPKAD,” jelas Kepala BPKAD di hadapan para anggota dewan.
Di tengah evaluasi yang berjalan rigid, BPKAD memaparkan rapor hijau performa keuangan mereka. Hingga akhir Juni 2026, realisasi keuangan BPKAD telah berjalan on the track mencetak angka 44 persen. Menariknya, capaian fisik di lapangan justru bergerak lebih progresif melampaui angka serapan keuangan tersebut. Hal ini menandakan bahwa aktivitas dan program kerja pelayanan publik telah dieksekusi secara nyata sesuai jadwal yang direncanakan.
Pertemuan lintas sektor ini pun berakhir dengan kesepahaman yang kuat. Ketegasan Komisi II DPRD Samarinda dalam menyisir anggaran yang dikombinasikan dengan kesiapan sistemik BPKAD melalui SIPD menjadi sinyal positif bagi warga kota. Sinergi yang harmonis ini memastikan bahwa penyusunan APBD Kota Samarinda untuk tahun 2027 tidak hanya ramah terhadap pembangunan fisik, tetapi juga berdiri kokoh di atas fondasi tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada kinerja nyata. (Tr/Adv/DPRD Samarinda)
