Nisita.info, Jakarta – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) mencatatkan capaian kinerja yang sangat signifikan sepanjang tahun pertamanya, menegaskan peran vitalnya dalam industri nasional.
Dalam Uji Publik Komisi Informasi Pusat (KIP) di Hotel Grand Mercure Jakarta, Selasa (18/11/2025), Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya mempresentasikan data yang menunjukkan penyerapan tenaga kerja melampaui target hingga 107 persen.
Pelampauan persentase target itu sekitar dua juta pekerja di atas proyeksi. Selain itu juga berkontribusi terhadap PDB nasional mencapai 104 persen dari target atau setara 7 persen dari PDB nasional.
Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa capaian ini bukan hanya landasan untuk memperkuat tata kelola informasi publik, tetapi juga sebagai bentuk keterbukaan informasi.
“Kami akan menyampaikan kebijakan dan strategi Kementerian Ekraf dalam memenuhi hak akses masyarakat atas informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif,” kata Menteri Teuku Riefky.
Dengan pendekatan hexahelix, Kementerian Ekraf juga mencatatkan kinerja positif di sektor lain: investasi Ekraf pada semester pertama 2025 telah mencapai 66 persen dari target, sementara kinerja ekspor mencapai sekitar 50 persen dari target.
Menteri Teuku Riefky turut menegaskan kesiapan Kementerian Ekraf dalam membangun sistem informasi yang kredibel dan mudah diakses, didukung oleh komitmen kuat pimpinan yang diapresiasi oleh Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro.
Untuk memastikan kualitas layanan informasi yang dipublikasikan, Kementerian Ekraf menghadirkan berbagai inovasi layanan publik yang adaptif terhadap teknologi dan ramah kelompok rentan.
Inovasi tersebut meliputi peluncuran chatbot berbasis AI berpersona EMIKA, layanan virtual dan video bahasa isyarat, serta fitur aksesibilitas pada portal PPID untuk mempermudah permohonan dan pengaduan informasi.
Selain komitmen transparansi, Kementerian Ekraf juga memberikan fasilitasi nyata bagi pelaku industri berupa fasilitasi gratis pendaftaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), yang mencapai hampir 1.000 sertifikat setiap tahun, sebagai bentuk dukungan langsung kepada ekosistem ekonomi kreatif nasional.(tr)
