Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 pada 1 Juni 2026 membawa pesan yang sangat fundamental bagi arah pembangunan nasional. Presiden ke-8 Republik Indonesia dalam amanatnya menekankan perlunya transformasi ekonomi yang sungguh-sungguh berlandaskan Pancasila—ekonomi yang religius, berkemanusiaan, memperkuat persatuan, egaliter, dan berkeadilan sosial.
Nisita.info – Bagi Kalimantan Timur, yang selama ini menjadi lumbung komoditas nasional, amanat Presiden Prabowo Sulbianto dalam amanatnya bukan sekadar retorika politik. Itu juga tuntutan perubahan yang sudah lama dinanti. Selama ini, Kalimantan Timur telah berkontribusi besar terhadap devisa negara melalui ekspor sumber daya alam (SDA).
Namun, seperti yang disinyalir oleh Presiden Prabowo Sulbianto pada Senin (1/6/2026) di Gedung Pancasila, Jakarta, terlalu lama kita menjadi penonton di atas kekayaan bangsa sendiri, di mana nilai tambah sering kali dinikmati di luar negeri dan kekayaan alam terkuras tanpa pemerataan yang adil bagi rakyat di daerah penghasil.
Transformasi ekonomi yang digariskan Presiden melalui hilirisasi industri menjadi kunci utama bagi Kalimantan Timur. Sebagai provinsi yang sedang bertransformasi menjadi pusat gravitasi baru Indonesia, daerah ini harus memastikan bahwa hilirisasi bukan hanya membangun pabrik-pabrik raksasa yang terisolasi dari ekonomi lokal.
Hilirisasi harus menjadi pintu masuk bagi penguatan koperasi, pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM), serta menjadikan desa-desa di sekitar kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Ekonomi Pancasila menuntut agar rakyat menjadi pelaku utama, bukan sekadar objek pembangunan. Di Kalimantan Timur, ini berarti memastikan bahwa masyarakat lokal tidak terpinggirkan oleh arus industrialisasi.
Kualitas pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas agar generasi muda di Samarinda, Balikpapan, hingga wilayah pedalaman, mampu bersaing dan tidak hanya menjadi buruh kasar di tanah kelahirannya sendiri.
Pernyataan Presiden mengenai tantangan perlawanan dari kelompok yang gemar korupsi, penyelundupan, dan tindakan ilegal harus disikapi serius di tingkat daerah.
Praktik ekonomi ilegal yang masih kerap membayangi sektor SDA di Kalimantan Timur adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila.
Ketegasan pemerintah pusat untuk mengelola ekspor satu pintu dan memperbaiki tata kelola harus didukung oleh pengawasan ketat di tingkat lokal agar kekayaan bangsa tidak terus “bocor” ke luar negeri.
Pada akhirnya, ekonomi Pancasila adalah tentang kedaulatan. Sebagaimana ajaran Bung Karno untuk berdiri di atas kaki sendiri (berdikari), Kalimantan Timur harus mampu menjadi pionir dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri secara bertanggung jawab untuk anak dan cucu kita di masa depan.
Transformasi ini memang tidak mudah dan akan menghadapi rintangan. Namun, untuk menjadi bangsa yang dihormati dan tidak lagi bergantung pada bangsa lain, kita tidak memiliki pilihan lain kecuali berani melakukan perubahan.
Mari kita wujudkan amanat Presiden untuk menjadikan Pancasila bukan hanya slogan dalam upacara, melainkan denyut nadi dalam kebijakan ekonomi yang menyejahterakan rakyat di seluruh pelosok Bumi Etam.(***)
