Nisita.info, Jakarta – Ketegangan di ruang digital Indonesia memasuki fase krusial. Setelah pekan lalu publik dikejutkan dengan aksi sidak ke kantor Meta di Jakarta, kini giliran raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut yang mendatangi meja perundingan.
Kamis (12/3/2026), Rafael Frankel, Director of Public Policy Southeast Asia Meta, diutus langsung oleh kantor global untuk menemui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid. Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi korporat, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas kian masifnya disinformasi dan ancaman siber yang menghantui pengguna media sosial di Tanah Air.
Meutya Hafid menegaskan bahwa ketegasannya beberapa waktu lalu bukan tanpa alasan. Pemerintah Indonesia kini tidak lagi bermain di tataran imbauan. Fokus utamanya jelas: kepatuhan total terhadap regulasi nasional, terutama perlindungan terhadap anak-anak di dunia maya.
“Saya memastikan sidak kemarin terhadap kantor Meta bukan simbolik. Harus ada perbaikan nyata,” tegas Meutya.
Langkah ini mencerminkan sikap agresif kementerian dalam mengawal Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta UU ITE terbaru yang memberikan wewenang lebih luas bagi pemerintah untuk menindak platform yang membiarkan konten negatif beredar.
Darurat Scam Keuangan dan Hoaks Kesehatan
Meta, yang menaungi Facebook, Instagram, dan WhatsApp, mengakui adanya lubang besar dalam sistem pengawasan mereka di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Disinformasi di sektor kesehatan dan maraknya scam keuangan menjadi dua poin utama yang dibahas.
Berdasarkan data tren keamanan siber tahun 2025-2026, modus penipuan berbasis social engineering di platform Meta masih menjadi keluhan utama masyarakat. Pemerintah menuntut penguatan sistem perlindungan pengguna dan mekanisme koordinasi yang lebih cepat. Tidak boleh lagi ada jeda waktu yang lama antara pelaporan hoaks oleh pemerintah dan penindakan oleh platform.
Komitmen Global untuk Aturan Lokal
Pertemuan ini menjadi sinyal penting bagi platform digital lain. Indonesia, sebagai salah satu pasar pengguna media sosial terbesar di dunia, mulai menetapkan standar tinggi bagi raksasa teknologi.
“Pemerintah Indonesia terbuka untuk berdialog dengan semua platform digital, namun prinsipnya jelas: setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus menghormati dan mematuhi regulasi yang berlaku,” tutup Meutya.
Hasil dari pertemuan ini diharapkan segera mewujud dalam fitur-fitur keamanan baru yang lebih adaptif terhadap bahasa dan konteks sosial masyarakat Indonesia, sekaligus memastikan ruang digital bukan lagi menjadi “hutan rimba” bagi para pelaku kejahatan siber. (*/)
