Samarinda bukan sekadar kota administratif; ia adalah urat nadi perdagangan Kalimantan Timur. Namun, denyut ekonomi kota ini tak bisa hanya bergantung pada APBD. DPRD Kota Samarinda kini membidik sektor perbankan untuk keluar dari zona nyaman administratif dan terjun langsung memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat bawah.
Nisita.info, Samarinda – Gedung DPRD Samarinda di Jalan Basuki Rahmat menjadi saksi bisu sebuah diskusi hangat yang menentukan arah kolaborasi antara pembuat kebijakan dan raksasa keuangan. Agenda Rapat Hearing hari itu, Kamis (7/5/2026) sangat jelas, menagih dampak nyata kehadiran perbankan bagi warga Samarinda.
Komisi II DPRD Kota Samarinda memanggil jajaran perbankan, Bank Mandiri KCP Kesuma Bangsa dan Bank Tabungan Negara (BTN), untuk duduk bersama. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah dan bank selama ini masih terlalu kaku dan bersifat administratif.
“Kita ingin memastikan kehadiran bank di Samarinda benar-benar memberi manfaat terhadap pembangunan kota, bukan sekadar tempat menaruh dana pemerintah,” ujarnya dengan nada optimis namun lugas.
UMKM, Mesin yang Butuh Bahan Bakar
Dalam kacamata legislatif, UMKM adalah tulang punggung yang menjaga Samarinda tetap tegak di tengah fluktuasi ekonomi global. Viktor menilai, perbankan memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga sirkulasi modal di sektor ini tetap lancar.
“Kalau UMKM bergerak, maka perputaran uang di kota juga ikut bergerak. Itu yang ingin kita dorong. Perbankan punya peran besar menjaga denyut ekonomi daerah,” — Viktor Yuan.
DPRD berharap perbankan tidak hanya fokus pada aktivitas bisnis internal, tetapi juga mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Ketika daya beli melemah, akses modal yang sehat adalah satu-satunya “napas buatan” bagi sektor informal.
Salah satu contoh nyata yang diapresiasi DPRD adalah pola kerja sama pembiayaan perumahan yang telah dijalankan BTN bagi aparatur di lingkungan DPRD. Program ini dianggap sebagai prototipe ideal bagaimana institusi keuangan bisa hadir menjawab kebutuhan dasar manusia: tempat tinggal.
Namun, Viktor menginginkan lebih. Ia mendorong agar pola kemitraan seperti ini diperluas skalanya. Tidak hanya untuk pegawai, tetapi juga menyasar masyarakat umum yang selama ini kesulitan memiliki hunian layak di kota berkembang seperti Samarinda.
Membangun Sinergi, Bukan Sekadar Transaksi
DPRD Samarinda kini tengah memetakan peluang kerja sama yang lebih luas, mencakup penguatan ekonomi kreatif hingga dukungan CSR (Corporate Social Responsibility) yang lebih terarah. Legislator tidak ingin CSR hanya menjadi seremonial tahunan, melainkan bantuan modal atau pendampingan usaha yang berkelanjutan.
Visi Besar Sinergi 2026:
-
Membuka pintu modal bagi pengusaha lokal tanpa birokrasi yang mencekik.
-
Bank terlibat aktif dalam program pembangunan pemerintah kota.
-
Pertumbuhan Samarinda tidak lagi hanya bertumpu pada belanja pemerintah (APBD), tapi ditopang oleh kolaborasi sektor perbankan dan dunia usaha.
Dalam penutupnya, Viktor Yuan menyampaikan keinginannya untuk melihat pembangunan kota yang berjalan beriringan, di mana pemerintah, legislatif, pihak perbankan, dan masyarakat saling menyokong satu sama lain.
Langkah Komisi II ini merupakan sinyal kuat bagi dunia perbankan di Samarinda: saatnya bertransformasi dari sekadar lembaga penghimpun dana menjadi mitra strategis yang memutar roda kesejahteraan warga Kota Tepian. (Adv/DPRD Samarinda/tr)
