Nisita.info – Pemerintah Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, mengembangkan ketahanan pangan masyarakat dengan membangun pertanian dan perikanan sebagai potensi unggulannya.
Kepala Desa Ponoragan, Sarmin, mengungkapkan pembagian lahan desa telah diatur dengan jelas sesuai kebutuhan produktif masyarakat. Yaitu sekitar 60 persen lahan dimanfaatkan untuk perikanan, 30 persen untuk pertanian padi, dan 10 persen sisanya untuk hortikultura.
Dijelaskannya dengan pembagian itu, aktivitas ekonomi di desa berjalan dinamis. Kolam-kolam ikan air tawar dikelola secara berkelompok, sedangkan lahan padi ditanam dengan sistem gotong royong.
“Dengan program ini kebutuhan pangan sebagian besar warga dapat dipenuhi sendiri oleh warga desa,” ujarnya pada Rabu (21/5/2025)..
Untuk memastikan program berjalan lancar, Pemdes membentuk dan membina kelompok tani serta kelompok nelayan. Mereka tak hanya bertugas menanam dan memanen, tapi juga menjadi agen utama dalam mengakses pelatihan dan bantuan dari instansi terkait.
Menariknya lagi, para ibu rumah tangga juga tidak tinggal diam. Lewat Kelompok Wanita Tani (KWT), mereka ikut ambil bagian dalam pengolahan hasil pertanian. Ada yang membuat makanan ringan hingga olahan hortikultura bernilai jual lebih tinggi.
“Keterlibatan mereka sangat penting. Selain memperkuat ketahanan pangan, juga menambah pendapatan ekonomi keluarga,” ujar Sarmin.
Namun, jalan menuju ketahanan pangan yang kuat tidak selalu mulus. Beberapa waktu lalu, banjir besar menghantam kawasan ini akibat hujan dengan curah hujan tinggi. Kolam-kolam ikan milik warga rusak parah, dan kerugian pun tak bisa dihindari. Banyak indukan ikan mati, dan ribuan bibit hanyut.
Kondisi tersebut membuat Pemdes bergerak cepat. Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, hingga Dinas Lingkungan Hidup pun dilakukan untuk mencari solusi jangka panjang.
Desa Ponoragan, jelasnya, telah mengalokasikan minimal 20 persen dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa khusus untuk program ketahanan pangan. Dari pengadaan bibit, pembangunan kolam, hingga pendampingan kelompok, semuanya dibiayai dari pos ini.
“Kalau hanya pemerintah desa yang bergerak, tidak cukup. Harus ada kerja sama semua pihak agar desa kita benar-benar kuat secara pangan dan ekonomi,” tutur Sarmin.(adv/diskominfo-kukar)
