Nisita.info — Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang diusung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah terbukti tidak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, mengungkapkan bahwa melalui sistem swakelola dan pendekatan padat karya, program ini telah membuka lapangan kerja bagi sekitar 300 hingga 350 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia.
Wamen Fajar menyampaikan angka tersebut saat membuka Bimbingan Teknis Pendampingan Percepatan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA Tahun 2025 di Tangerang dan Cibinong, yang diikuti 561 sekolah penerima bantuan.
“Berdasarkan temuan di lapangan, program ini telah memberdayakan masyarakat dan membuka lapangan kerja bagi sekitar 300 hingga 350 ribu tenaga di seluruh Indonesia. Program revitalisasi ini bukan sekadar memperbaiki bangunan sekolah, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar,” ujar Wamen Fajar pada Senin, (10/11/2025).
Dukungan anggaran program ini sangat besar, mencapai Rp16,9 triliun untuk lebih dari 16 ribu sekolah di tahun 2025, dengan komitmen keberlanjutan Rp14 triliun di tahun 2026. Angka investasi ini mendapat respons positif dari publik.
Hasil survei menunjukkan, dari masyarakat yang mengetahui program ini, sebanyak 79 persen menyatakan puas atau sangat puas. Capaian ini menempatkan Program Revitalisasi sebagai salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dengan tingkat kepuasan tertinggi.
Selain pembangunan fisik, Wamen Fajar juga memaparkan kemajuan digitalisasi. Hingga 10 November 2025, Kemendikdasmen telah mendistribusikan 150.000 Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk sekolah terpencil yang kini terhubung dengan Starlink.
Direktur SMA, Winner Jihad Akbar, menambahkan bahwa Bimtek ini bertujuan mempercepat penyelesaian revitalisasi SMA sesuai target pertengahan Desember 2025, dengan menekankan sinergi lintas pihak agar pelaksanaan program berjalan efektif dan akuntabel sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 Tahun 2025.(tr)
