Tidak banyak publik yang tahu bahwa di balik argumentasinya yang tajam saat memperjuangkan nasib guru, ia adalah seorang “alumni” honorer lapangan yang pernah mengabdi di tempat-tempat yang jauh dari kata nyaman.
Sobat Nisita, banyak orang mengenal Ismail Latisi, S.Pd., sebagai sosok legislator yang ramah dan vokal di Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
Bagi sebagian warga Samarinda, membaca rekam jejak masa lalu pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Samarinda ini mungkin akan memicu reaksi, “Oh, pantas saja…”. Pantas saja ia begitu gigih membela hak-hak masyarakat bawah dan dunia pendidikan, karena ia pernah berada di sana.
Rekam Jejak Pendidikan dan Pekerjaan
Sebelum duduk di kursi parlemen periode 2024–2029, perjalanan karier anak dari pasangan La Tisi dan Hamidah ini dipenuhi dengan dedikasi di dunia sosial dan pendidikan marjinal. Lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mulawarman ini tidak hanya mengajar di sekolah-sekolah formal.
Salah satu sisi hidupnya yang jarang diketahui publik adalah perannya sebagai pengajar kegiatan ekstrakurikuler di Balai Rehabilitasi Narkoba Tanah Merah. Di tempat tersebut, ia berhadapan langsung dengan para residen (pasien rehabilitasi) untuk memberikan motivasi dan bekal keterampilan melalui pendidikan. Pengalaman ini membentuk sensitivitas sosialnya menjadi sangat matang.
Tak hanya itu, suami Dahlia ini juga pernah merasakan langsung pahit manisnya menjadi tenaga honorer di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda. Pengalaman sebagai pegawai honorer daerah inilah yang membuatnya paham betul bagaimana rasanya bekerja di garis depan pelayanan publik dengan dinamika kesejahteraan yang sering kali terbatas.
Rahasia di Balik Ketajaman Kritik
Pengalaman nyata di lapangan itulah yang kemudian terdengar nyata dalam rekaman suaranya baru-baru ini di parlemen. Saat mengkritisi kebijakan pendidikan dan nasib guru honorer di Samarinda, Ismail tidak sekadar membaca teks data dari sekretariat dewan, melainkan berbicara dengan “ruh” seorang mantan pendidik lapangan.
Ismail Latisi tercatat pernah melompat dari satu sekolah ke sekolah lain sebagai guru honorer, mulai dari SMA IT Granada, SMK Al-Khairiyah, MTs Sulaiman Yasin, hingga SMP YPS. Maka, ketika ia mengkritik keras krisis kekurangan 760 guru di Samarinda yang berujung pada sistem “tambal sulam” di sekolah-sekolah negeri, argumennya terasa sangat menohok:
”Mau tidak mau kemudian yang terjadi tambal sulam… Sementara ini berpotensi kemudian mengambil hak siswa untuk mendapatkan proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar),” tegas Ismail dengan nada masygul.
Bagi Ismail, aturan atau surat edaran yang ada saat ini barulah solusi temporer atau sementara. Sebagai mantan honorer, yang ia suarakan di Komisi IV adalah kepastian jangka panjang bagi para guru melalui pembukaan kembali formasi CPNS secara permanen.
Menebar Kebaikan Tanpa Alasan
Melalui rekam jejak yang kontras ini, publik disuguhkan pemandangan seorang legislator yang tidak instan. Ia berangkat dari ruang-ruang kelas kecil, barak rehabilitasi narkoba, hingga instansi honorer daerah.
Sesuai dengan motto hidupnya, “Menebar Kebaikan Tidak Membutuhkan Alasan”, Ayah dari tiga orang anak ini kini menggunakan kewenangan legislatifnya di Komisi IV untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja di dunia pendidikan dan pelayanan dasar di Samarinda tidak lagi diabaikan.(TR/Adv/DPRD Samarinda)















