Sobat Nisita, sudah terlampau lama narasi pembangunan ekonomi kita terjebak dalam bias perkotaan (urban bias). Pusat-pusat pertumbuhan raksasa megapolitan terus disuapi investasi, sementara desa sering kali hanya diposisikan sebagai penonton, penyedia bahan baku mentah, atau pemasok tenaga kerja murah.
Namun, arah angin tampaknya mulai bergeser. Gagasan besar untuk membalikkan bandul ekonomi ini kembali berembus kuat dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Lewat sinergi strategis antara Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah tengah mencoba menyuntikkan bahan bakar baru bagi motor penggerak ekonomi di akar rumput.
Langkah ini bukan sekadar hilirisasi program administratif biasa. Ini adalah manifesto ekonomi politik untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tempat yang seharusnya: berakar di desa, bertumpu pada warga.
Sinergi Dua Sayap, Bukan Kanibalisme Ekonomi
Tantangan terbesar dalam meluncurkan entitas baru di tingkat desa adalah risiko tumpang tindih fungsi. Publik sering kali skeptis: untuk apa melahirkan Kopdes jika di desa tersebut sudah hidup sebuah BUMDes? Bukankah ini justru memicu kanibalisme kelembagaan yang tidak sehat?
Kekhawatiran ini dijawab langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto. Peta jalannya dibuat clear dan presisi. Konsep yang diusung bukanlah kompetisi yang saling mematikan, melainkan pembagian peran yang saling menguatkan.
Kopdes Merah Putih dirancang sebagai organisasi yang berbasis keanggotaan masyarakat secara inklusif. Fokusnya kuat pada pemenuhan kebutuhan primer warga desa, mulai dari penyediaan pupuk, sarana produksi pertanian, hingga akses permodalan skala mikro.
Di sisi lain, BUMDes bertindak sebagai jangkar korporasi desa. Lembaga ini memegang kendali atas aset komunal desa, mengelola infrastruktur strategis, dan berperan sebagai agregator produk lokal untuk menembus pasar yang lebih luas.
Ketika BUMDes bertindak sebagai lokomotif bisnis makro desa dan Kopdes bergerak lincah memenuhi urat nadi kebutuhan harian warga, sebuah ekosistem ekonomi mandiri yang tangguh dipastikan akan terbentuk.
Membersihkan Benalu: Dari Tengkulak hingga RENTENIR
Ujian nyata dari pembentukan Kopdes dan BUMDes ini sesungguhnya terletak pada keberaniannya untuk mendobrak struktur pasar yang timpang di perdesaan. Selama berdekade-dekade, petani, nelayan, dan perajin kecil kita terjerat dalam lingkaran setan tata niaga yang tidak adil. Fluktuasi harga yang liar dan dominasi tengkulak serta rentenir kerap membuat keringat orang desa mengalir hanya untuk memperkaya segelintir perantara di kota.
Hadirnya Kopdes Merah Putih harus mampu memotong rantai pasok yang panjang dan eksploitatif tersebut. Dengan skema konsolidasi modal dan produk lewat koperasi, posisi tawar (bargaining power) warga desa di hadapan pasar global akan meningkat drastis. Pemerintah daerah dan struktur pemerintahan desa wajib mengawal penuh agar lembaga ini diisi oleh para profesional lokal, bukan sekadar menjadi proyek bagi-bagi jabatan elit desa yang berujung pada status “papan nama” belaka.
Menuju Indonesia Emas dari Pinggiran
Kita harus sepakat bahwa visi besar Indonesia Emas tidak akan pernah tercapai jika fondasi ekonomi di 75 ribu lebih desa di Indonesia masih rapuh dan bergantung pada bansos. Kemandirian pangan, ketahanan energi lokal, dan pengentasan kemiskinan ekstrem harus diselesaikan langsung di hulu.
Inisiasi duet Kopdes Merah Putih dan BUMDes ini memikul ekspektasi yang teramat besar. Keberhasilannya kelak akan menjadi pembuktian penting: bahwa kesejahteraan sejati bangsa ini tidak lagi diukur dari tingginya gedung pencakar langit di Jakarta, melainkan dari ramainya geliat transaksi di pasar-pasar desa, kokohnya lumbung pangan lokal, dan senyum berdaulat para petani di pelosok Nusantara.(Infopublik.id)
