Nisita.info, Samarinda — Penanggulangan bencana di kota berkembang seperti Samarinda tidak hanya membutuhkan kesiapan personel di lapangan, melainkan juga fondasi perencanaan anggaran yang matang dan presisi.
Menyadari krusialnya aspek tersebut, Komisi III DPRD Kota Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Rabu (8/7/2026). Pertemuan ini difokuskan untuk mengevaluasi realisasi serapan anggaran tahun berjalan sekaligus memproyeksikan rencana kerja jangka panjang.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah penting untuk membedah postur keuangan instansi yang menjadi garda terdepan dalam penanganan situasi darurat di Kota Tepian. Dari meja ruang rapat, para legislator secara jeli menelisik setiap angka demi memastikan setiap rupiah anggaran dikonversi menjadi rasa aman bagi masyarakat Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, memberikan apresiasi atas performa keuangan yang ditunjukkan oleh jajaran BPBD Samarinda hingga pertengahan tahun anggaran 2026 ini. Di tengah dinamika lapangan yang tinggi, instansi ini dinilai mampu menjaga ritme penyerapan anggaran secara proporsional.
“Sampai hari ini di bulan Juni, persentase serapan anggaran BPBD Kota Samarinda sudah berada di angka 59 persen. Dari total pagu anggaran kurang lebih Rp10,2 sekian miliar, porsi belanja rutin memang mendominasi sekitar 85 persen, sementara sisanya dialokasikan untuk kegiatan tanggap darurat bencana,” ujar Deni Hakim Anwar usai memimpin jalannya RDP.
Angka serapan yang menyentuh hampir 60 persen di triwulan kedua ini menunjukkan bahwa program-program kerja kedaruratan dan pelayanan administrasi dasar di BPBD berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (on track). Evaluasi berkala ini diharapkan terus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran di sisa tahun anggaran berjalan.
Tidak sekadar mengevaluasi masa lalu dan masa kini, Komisi III bersama BPBD juga mulai menyusun proyeksi Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun 2027. Mengingat tantangan kebencanaan di Samarinda yang semakin kompleks, terdapat usulan peningkatan alokasi anggaran yang cukup signifikan untuk tahun mendatang.
“Kita harapkan usulan anggaran sekitar Rp16 miliar untuk tahun 2027 ini nantinya tidak terpangkas lagi. Kenaikan ini sangat rasional dan dibutuhkan untuk memastikan program-program penanggulangan, pencegahan, hingga kedaruratan di Samarinda dapat ditangani dengan fasilitas yang jauh lebih memadai,” ujar Politisi Partai Gerindra itu.
Pihak BPBD mengusulkan proyeksi anggaran di tahun 2027 sebesar kurang lebih Rp16 sekian miliar. Kenaikan usulan ini dirancang untuk memperkuat sektor belanja rutin yang diproyeksikan sekitar Rp8 sekian miliar, sekaligus memberikan porsi yang lebih besar pada program penanggulangan bencana.
Deni menegaskan bahwa Komisi III berkomitmen penuh untuk mengawal usulan kenaikan anggaran ini di tingkat Badan Anggaran (Banggar) maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (Tr/Adv/DPRD Samarinda)
