Nisita.info, Samarinda — Di tengah euforia dan gelora semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia, senyum dan tawa anak-anak sekolah yang berbaris rapi adalah pemandangan paling menyejukkan hati.
Mereka adalah calon penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Namun, di balik kibaran bendera merah putih yang megah di Kota Tepian, sebuah riak keprihatinan mendalam memanggil nurani kita bersama.
Kabar mengenai temuan indikasi kasus narkoba yang melibatkan 12 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Samarinda bak petir di siang bolong. Temuan ini menjadi peringatan tajam bahwa cengkeraman barang haram tersebut kini tanpa ragu menyusup hingga ke dalam ruang-ruang kelas anak-anak kita yang masih berseragam putih-biru. Merdeka dari penjajahan masa lalu tentu harus dibarengi dengan merdekanya generasi muda dari jerat zat adiktif.
Menanggapi kabar yang mengusik hati nurani para orang tua ini, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa pihak legislatif akan segera bertindak cepat. DPRD bakal memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda beserta instansi terkait untuk mendalami duduk perkara secara menyeluruh.
Bagi Anhar, cengkeraman jaringan narkoba saat ini sudah sangat masif dan tidak lagi memandang latar belakang sosial, profesi, maupun usia.
“Saya belum dapat (data detail) itu, tetapi ya kalau memang itu ini nanti akan sesegera kita panggil Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Saya juga yakin hal-hal seperti ini kan memang di luar jangkauan daripada siapapun. Jaringan-jaringan ini kan jangan karena anak-anak sekolah, orang namanya narkoba ini di kalangan-kalangan tertentu pejabat itu juga ada, kalangan public figure juga banyak terjerat,” ungkap Anhar lugas saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda.
Langkah penanganan yang berani dan luar biasa (extraordinary) wajib disiapkan. Penyusupan yang menyasar anak usia remaja menuntut komitmen kolektif agar ruang tumbuh kembang anak-anak Samarinda tetap aman.
“Sehingga memang penanganan ini juga harus serius, tidak boleh kita setengah-setengah. Karena namanya narkoba ini sudah masuk di semua sendi-sendi kehidupan manusia ini. Di pemerintahan, di anak-anak muda, di kampung, sudah banyak. Sehingga perlu penanganan konkret,” lanjutnya dengan nada prihatin.
Sebagai upaya pembentengan diri sejak dini, Komisi IV DPRD Samarinda merespons positif gagasan pemeriksaan atau tes urine berkala bagi para siswa, seperti pada momen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maupun pemeriksaan acak di lingkungan sekolah.
Kendati disadari bahwa skema ini memerlukan kesiapan anggaran dan fasilitas laboratorium yang tidak sedikit, keselamatan masa depan anak-anak di atas segalanya. Jika ada siswa yang terindikasi, negara tidak boleh menghukum atau membuang mereka, melainkan merangkul lewat skema rehabilitasi yang humanis.
“Kalau kita melihat, itu kan salah satu dari sekian banyak strategi, skenario pencegahan itu sebenarnya. Kalau memang itu yang terbaik dalam hal pencegahan, sebelum penerimaan misalnya, tes urine dan lain sebagainya. Kalau memang ada yang terbukti, bagaimana penanganannya? Nggak mungkin juga kita biarkan. Apakah perlu rehabilitasi dan lain sebagainya, itu negara harus ada di sana,” tutur Anhar menegaskan kehadiran peran negara.
Di luar instrumen hukum dan tes kesehatan formal dari BNN maupun pemerintah, Anhar mengingatkan bahwa benteng paling kokoh sejatinya berada di dalam rumah. Kehangatan komunikasi keluarga, pemahaman bahaya zat adiktif, serta penanaman nilai keagamaan yang teduh menjadi perisai utama agar anak tidak mencari perlarian yang salah.
Mengisi makna kemerdekaan Indonesia hari ini adalah tentang bagaimana kita bersama-sama—orang tua, guru, hingga wakil rakyat di parlemen—menjaga mata dan hati anak-anak kita agar tetap bersih menggapai cita-cita.
Mari jadikan momen kemerdekaan ini sebagai titik balik untuk memperketat pengawasan dan memperluas kasih sayang bagi tunas-tunas muda di Kota Samarinda. Merdeka anak-anaknya, jaya masa depan kotanya! (Tr/Adv/DPRD Samarinda)
