Nisita.info — Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menghadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 di halaman Balai Kota Surabaya, pada Kamis (25/4/2024).
Peringatan tahun ini mengangkat tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Hidup yang Sehat”.
Pj Gubernur Akmal Malik mengatakan tema peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) tahun ini sangat tepat untuk kembali menyerukan pentingnya upaya bersama menyelamatkan bumi dari ancaman pemanasan global dan perubahan iklim yang semakin ekstrem.
“Saatnya bagi kita untuk bersama menyelamatkan bumi, save our earth,” kata Akmal Malik usai upacara peringatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu.
Oleh sebab itu ujar Akmal, peringatan Hari Otda tahun ini harus menjadi momentum agar semua daerah bergerak untuk mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Konsep green economy (ekonomi hijau) yang diarahkan Mendagri Tito Karnavian harus diterjemahkan oleh para kepala daerah dengan menyiapkan peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah (perkada) yang bijak tentang lingkungan.
Bagi Kaltim sendiri, tema tahun ini bersesuaian kuat, sebab Kaltim bahkan telah menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengimplementasikan kerja sama dengan Bank Dunia (negara-negara donor) dalam upaya penyelamatan hutan dan lingkungan, serta penurunan emisi karbon.
Dari upaya Kaltim, Indonesia bahkan sudah menerima pembayaran sebesar 20,9 juta USD atau setara Rp313 miliar dari total 110 juta USD atau Rp1,6 triliun dari Bank Dunia atau World Bank.
“Saya berharap dana carbon fund itu bisa kita jadikan modal untuk mengoptimalkan peran kita menjaga lingkungan,” seru Akmal lagi.
Di sisi lain, keberhasilan Kaltim dalam upaya penyelamatan bumi melalui Program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) menurut Akmal tidak lepas dari kebijakan para mantan gubernur Kaltim sebelumnya.
“Apa yang sudah dilakukan mulai dari Pak Suwarna, Pak Awang dan Pak Isran kan bagus semua. Kita berharap, konsep-konsep yang bagus semua itu akan kita lanjutkan,” tutup Akmal yang pagi tadi tampil dengan pakaian dinas kepala daerah serba putih.
Mendagri Tito Karnavian menguraikan tema yang diambil tahun dipilih karena betapa dalam beberapa waktu ke depan lingkungan dunia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tito mengajak semua daerah di Indonesia memanfaatkan momentum peringatan tahun ini untuk memperkuat komitmen membangun keberlanjutan demi mewujudkan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.
Lebih jauh diterangkan Mendagri, konsekuensi yang saat ini tidak bisa dihindari adalah climate change (perubahan iklim) dan pemanasan global. Semua terjadi karena emisi yang berlebihan. Sebab itu, dunia dan termasuk Indonesia harus beradaptasi dengan pembangunan ramah lingkungan. Dampak perubahan cuaca tidak bisa dianggap sepele. Bahkan menurut Mendagri akan lebih berat dari pandemi Covid-19.
“Kenaikan temperatur lebih 2 derajat setiap tahun akan mengancam keselamatan dunia,” bebernya.
Es di kutub utara akan mencair hingga menyebabkan peningkatan air laut, menimbulkan abrasi dan penurunan permukaan tanah di kawasan pesisir. Beberapa pulau di dunia bahkan diprediksi akan tenggelam.
“Target penurunan kita tidak lebih dari dua derajat. Karena itu perlu pelestarian hutan dan alam untuk mencegah kenaikan temperature lebih dua derajat. Belum lagi berefek pada elnino, lanina, banjir, longsor dan lainnya,” ungkap Mendagri.
“Dubai yang kota modern saja terhempas oleh badai dan banjir bandang. Ini semua efek gas rumah kaca,” tandasnya.
Karena itu ke depan harus dilakukan pengurangan penggunaan energi fosil dan mengubahnya menjadi renewable energy (energi terbarukan), hydro power (energi air), solar power (energi matahari) dan wind power (energi angin). Opsi lainnya adalah mendorong optimalisasi blue energy, yakni pemanfaatan energi dari kekuatan laut.
“Untuk itu, juga diperlukan terobosan kreatif dari para kepala daerah,” tegas Tito.
Mendagri juga memberi pesan lain terkait otonomi daerah. Bagi Tito, seperempat abad momentum otonomi daerah, Indonesia harus melakukan introspeksi dari implementasi otonomi daerah.
“Tujuan utama otonomi daerah itu ada dua, yaitu mencapai kesejahteraan dan demokrasi tetap berjalan dengan baik,” ungkap mantan Kapolri itu.
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan lanjut Tito, pelayanan publik harus lebih efektif dan efisien, menekankan local wisdom (kearifan lokal) dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) secara bijak.
“Urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Silakan diatur dan diolah sesuai kondisi daerah masing-masing, namun harus tetap partisipatif, transparan dan akuntabel,” pesan Tito.
“Ingat, ini instrumen untuk mempercepat penciptaan masyarakat Madani. Satu lagi, desentralisasi bukan desentralisasi penuh ya, karena kita bukan negara federal,” tambahnya.
Contoh penyusunan APBD harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk membangun kepercayaan publik dan kegotongroyongan.
Dalam momentum tersebut juga dilakukan penganugerahan Penghargaan Satyalancana Karya Bakti Praja Nugraha kepada sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah yang berprestasi. Antara lain mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wali Kota Bogor Bima Aria dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.(*/adpimprov)
