Nisita.info — Upaya pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Penguatan Inflasi Pangan (GNPIP) tahun 2024 di Kalimantan dengan Tujuh Program Unggulan yang dilaksanakan pada kegiatan GNPIP Wilayah Kalimantan 2024, bertempat di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu (27/03/2024).
Gerakan Nasional Penguatan Inflasi Pangan tahun ini mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi untuk Mendorong Penguatan Pasokan dan Efisiensi Rantai Pasok Untuk Mendukung Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Kalimantan”.
Tujuh program unggulan tersebut meliputi penguatan ketahanan komoditas pangan strategis, penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri, optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), dukungan fasilitasi distribusi pangan, penguatan digitalisasi dan data pangan, dukungan optimalisasi operasi pasar dan pasar murah serta penguatan koordinasi dan komunikasi.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono menekankan pentingnya extra effort dalam mengawal inflasi pangan di tahun 2024, termasuk di periode Hari Besar Keagamaan nasional (HBKN). Beberapa tantangan perlu diantisipasi seperti kondisi curah hujan yang tinggi, fluktuasi produksi antar waktu dan antar daerah, hingga pemenuhan komoditas pangan impor.
Ditambahkan Doni, secara khusus di Kalimantan, sejalan dengan potensi peningkatan permintaan sebagai dampak masifnya pembangunan proyek strategis nasional, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Upaya penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok menjadi krusial untuk memastikan stabilitas harga dan ketahanan pangan di wilayah Kalimantan.
“Oleh karenanya diperlukan sinergi erat Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) melalui GNPIP di berbagai daerah. Program GNPIP tahun 2024 diperkuat dengan mengusung tujuh program dan 12 sub program, dengan fokus komoditas yaitu beras, aneka cabai, dan bawang merah, serta komoditas lainnya yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi di masing-masing wilayah,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ferry Irawan menyampaikan tantangan ketersediaan pasokan merupakan tantangan antar wilayah dan antar waktu. Di tengah terkendalinya inflasi, perkembangan inflasi pangan terus dipantau, terutama komoditas beras.
Sejumlah kebijakan yang dilakukan untuk meredam kenaikan harga beras antara lain menjaga stok cadangan dan mempercepat penyaluran beras di pasar tradisional, pengalihan mengendalikan harga beras premium, penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM dan penetapan relaksasi harga eceran tertinggi.
Di sisi lain, kebijakan ini perlu didukung dengan peningkatan produksi pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, pemerataan akses dan informasi, pelatihan dan pendampingan SDM yang terlatih dan pembiayaan.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyebutkan pentingnya upaya pengendalian inflasi melalui Gerakan Pangan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan strategis lainnya berdasarkan kerangka kerja 4K.
Ditambahkan Akmal Malik, GNPIP dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian dan kedaulatan pangan. Beberapa inovasi telah dilakukan inovasi oleh TPID Provinsi Kaltim melalui pembentukan toko penyeimbang
“Kios SIGAP” atau Siap Jaga Harga dan Pasokan dan pemantauan harga melalui early warning system komoditas inflasi Kaltim,” ujar Akmal Malik.
Pada kegiatan ini juga dilakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim. Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P. Joewono, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan, Direktur Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Indra Wijayanto, Sekda Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar; Jajaran Forkopimda Kaltim.
Sementara itu, juga dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Pertanian Endro Gunawan, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Triado Maharso, Pemerintah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah serta Forkopimda wilayah Kaltim.(*/yul)
