Nisita.info, Samarinda — Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur kembali menunjukkan peran sentralnya dalam mendorong ekosistem riset yang solutif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Melalui Program Kolaborasi Riset dan Inovasi Strategis (KRIS) Tahun 2026, BRIDA Kaltim konsisten memfasilitasi hilirisasi riset akademis untuk menjawab berbagai tantangan krusial di daerah, termasuk dalam sektor kesehatan publik dan kesiapan menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu inovasi strategis yang lahir dari program ini adalah riset kolaborasi lintas sektor antara periset BRIDA dan akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) yang mengangkat isu krusial kesehatan lanjut usia (lansia). Berdasarkan Laporan Tematik Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi hipertensi di Kaltim mencapai 39,3%, menempatkannya dalam lima besar provinsi dengan prevalensi tertinggi secara nasional. Kondisi ini kerap memicu multipatologi yang berujung pada polifarmasi—penggunaan banyak obat dalam waktu bersamaan—sehingga meningkatkan kerentanan kelompok lansia terhadap Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ADR) atau Efek Samping Obat (ESO).
Menjawab tantangan tersebut, Dr. apt. Victoria Yulita Fitriani, M.Farm-Klin bersama tim peneliti dari Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman mengembangkan terobosan bertajuk “Transformasi Sistem Farmakovigilans Melalui Pendekatan Lintas Sektor dan Digitalisasi Pada Lanjut Usia di Era Pelayanan Kesehatan Kolaboratif”. Puncak dari riset kolaboratif ini dipaparkan dalam Seminar Akhir KRIS yang diselenggarakan di Ruang Rapat Maksum Abdullah Marhamah BRIDA Prov. Kaltim, Kamis (15/10/2026).
Dalam pemaparannya, terungkap bahwa meskipun tingkat pengetahuan apoteker di puskesmas terhadap pelaporan ESO sudah sangat baik (mencapai 93,1%), implementasi di lapangan masih terkendala oleh beban kerja tinggi, sistem konvensional berbasis kertas (paper-based) yang kurang efisien, serta komunikasi antar tenaga kesehatan yang kerap terputus.
Sebagai solusi konkret, tim riset menghadirkan aplikasi digital bernama Lentera. Aplikasi ini dirancang terintegrasi dengan database Badan POM untuk memudahkan tenaga kesehatan melakukan pelaporan secara cepat, mudah, dan terstruktur. Dilengkapi dengan fitur pencarian obat, auto-fill, panduan identifikasi gejala ESO, validasi data wajib, hingga sistem pelacakan (tracking) status laporan dan notifikasi, Lentera menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem keamanan terapi pasien.
“Interaksi obat dan efek samping dari obat-obatan, terutama pada lansia, itu bisa dipantau dengan lebih maksimal sehingga pencegahan terhadap kejadian tersebut juga bisa dilakukan lebih dini. Salah satu hal yang ingin kami lakukan untuk meningkatkan pelaporan tersebut, terutama pada lansia, adalah dengan memperkuat sistem pemantauan keamanan terapi dan mendukung peningkatan keselamatan pasien. Di era saat ini yang serba digitalisasi, kami berpikir bahwa kehadiran suatu aplikasi akan sangat membantu pelaporan tersebut, jadi lebih ke aplikasi yang tidak menggunakan paper-based lagi, untuk memudahkan para tenaga kesehatan untuk melaporkan setiap efek samping obat yang mereka curigai atau mereka temukan dalam pelayanan kesehatan,” terang Victoria.
Program riset ini tidak berhenti pada pengembangan aplikasi semata. Melalui kolaborasi erat yang melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Dinas Kesehatan Kota Samarinda, sejumlah Puskesmas mitra (seperti Puskesmas Temindung dan Karang Asam), serta Balai Besar POM, riset ini turut menghasilkan luaran strategis berupa:
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan ESO oleh apoteker demi menjamin deteksi dini yang tepat bagi lansia.
2. Modul Pelatihan Farmakovigilans Digital untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara berkelanjutan.
3. Panduan Penggunaan Aplikasi (Lentera) sebagai petunjuk teknis operasional yang user-friendly.
Melalui fasilitasi Program KRIS 2026 ini, BRIDA Kaltim membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah, dunia akademisi, dan fasilitas pelayanan kesehatan mampu melahirkan inovasi aplikatif yang tidak hanya memperkuat sistem tata kelola kesehatan daerah, tetapi juga mendukung transformasi digital nasional demi mewujudkan kualitas hidup masyarakat Kaltim yang lebih aman dan berdaya saing di kawasan penyangga IKN.(Tr/*)
