Nisita.info – Di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu, Pemerintah memutuskan untuk menjaga stabilitas ekonomi rakyat dengan tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi per 1 April 2026. Keputusan ini mencakup Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kepentingan masyarakat kurang mampu sebagai prioritas utama.
“Pemerintah, atas arahan Bapak Presiden, dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat (tetap), masih memakai harga sekarang,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).
Ketahanan Energi Nasional Terjaga
Meskipun tekanan ekonomi dunia meningkat, Bahlil memastikan bahwa cadangan BBM dan LPG nasional saat ini berada di atas standar minimal. Pemerintah juga mengandalkan program mandatori Biodiesel 50 persen (B50) tahun ini untuk menciptakan surplus stok gasoil di dalam negeri.
Terkait BBM nonsubsidi (JBU), Bahlil menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah bersama Pertamina dan badan usaha swasta lainnya masih melakukan pembahasan intensif untuk menyesuaikan dengan harga energi dunia yang bergerak cepat.
Pembatasan Pertalite dan Solar Subsidi
Guna memastikan ketersediaan energi merata dan tepat sasaran, Pemerintah memberlakukan langkah efisiensi berupa pembatasan pembelian harian. Mulai April ini, pembelian Pertalite subsidi dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan.
Pembatasan serupa juga berlaku untuk Solar subsidi bagi kendaraan pribadi. Namun, untuk kendaraan umum penumpang dan angkutan barang, ketentuan kuota tidak mengalami perubahan.
“Stabilitas ini tidak bisa dijaga sendiri oleh pemerintah. Perlu dukungan masyarakat dengan menggunakan BBM secara bijak. Kita ikut menjaga ketersediaan energi tetap aman dan merata untuk semua,” tambah Bahlil.
Fokus pada Masyarakat Kurang Mampu
Menteri ESDM menekankan bahwa setiap kebijakan energi yang diambil selalu melalui kajian mendalam agar tetap berpihak kepada rakyat.
“Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat dibawa, terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu ini harus mendapat atensi lebih dalam rangka bagaimana membuat kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.(tr)
