Nisita.info – Di tengah badai makro ekonomi global, depresiasi rupiah, hingga hantaman kenaikan harga BBM yang terjadi mendadak per 10 Juni kemarin, kebijakan penarikan parkir berlangganan di Samarinda dinilai rawan mencekik daya beli masyarakat.
Untuk mengupas rasionalitas target tersebut beserta evaluasi mendalam terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan proyek infrastruktur kota, tim kolaborasi jurnalis yang terdiri dari Nisita.info, Kumalanews.id, dan Editorialkaltim.com melakukan wawancara mendalam bersama Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, H. Iswandi, Kamis (11/6/2026). Berikut adalah petikan lengkap wawancara tersebut:
Pertanyaan: Bagaimana sebetulnya sumbangan PAD dari Perusda atau BUMD Kota Samarinda saat ini, seperti Perumdam Tirta Kencana, BPR Samarinda, dan Varian Niaga?
Iswandi: Kalau dari sisi penyumbang PAD, Perumdam (Tirta Kencana) sudah oke. Dari targetnya tahun 2025 sebesar Rp12 miliar, dia bisa realisasikan Rp17 miliar untuk pembayaran kontribusi terhadap PAD. Sementara Varian Niaga dan BPR masih belum. Seperti yang saya katakan beberapa kali itu, terkait untuk Varian Niaga, rasanya kemarin untuk tahun ini dia ada sumbang katanya sih Rp500 juta. Saya belum cek lagi secara pastinya. Tapi kan kalau kita kaitkan—ini mengulang terus pertanyaannya—kita kaitkan bahwa kemarin penyertaan modal kita ke mereka itu Rp10 miliar. Kalau uang Rp10 miliar itu kita depositokan saja di bank, ya bunganya bisa Rp500-600 juta itu tanpa harus ngapa-ngapain.
Kalau BPR, kita tahu beberapa waktu lalu mereka sempat tidak sehat karena banyak kredit macet. Namun semenjak dipegang direktur baru dalam 3 tahun terakhir ini, mereka berhasil menurunkan NPL (Non-Performing Loan).
Kayaknya sekarang ini kinerjanya sudah bagus. Mungkin untuk tahun ini BPR sudah bisa menyumbang PAD ya, tapi saya belum tahu angka pastinya berapa. Jadi itu untuk gambaran kinerja ketiga BUMD kita.
Pertanyaan: Kira-kira saat ini ada tidak rencana atau langkah konkret untuk penataan regulasi dan perlindungan terhadap pelaku UMKM kita di Samarinda?
Iswandi: Regulasinya saat ini belum ada. Tapi itu masukan yang bagus juga untuk diusulkan. Mungkin nanti regulasi itu bisa disatukan dengan Pansus Pasar Rakyat yang kebetulan saat ini lagi dibahas di DPRD. Bagusnya memang digabung saja itu antara Pasar Rakyat dan Perlindungan Usaha Mikro dan Kecil—ingat ya, jangan menengah. Fokusnya ke Usaha Mikro dan Kecil saja, kalau yang menengah itu kan skalanya sudah lumayan mapan. Jika dijadikan satu kesatuan di dalam Perda, maka sekali jalan kita sudah bisa memayungi beberapa sektor usaha masyarakat secara hukum.
Pertanyaan: Menjelang turnamen sepak bola tingkat Asia nanti, Indonesia kan akan diwakili oleh Borneo FC Samarinda dan Persib Bandung. Menurut Anda, persiapan apa yang bagus dilakukan dari sisi ekonomi kreatif (Ekraf) kota kita untuk menyambut momentum ini?
Iswandi: Kalau kita bicara ekonomi kreatif sih, saya lebih menyerahkan dan memercayakan itu kepada anak-anak muda kreatif di Samarinda. Banyak kok anak muda kita yang kreatif. Mereka itu yang sebenarnya harus digandeng oleh pemerintah. Kalau kita cuma mengharapkan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), itu kayaknya agak kurang masuk dan kurang greget perkembangannya. Bagusnya gandeng anak-anak muda lokal. Kan, kemarin terbukti ada beberapa acara besar yang sukses diadakan secara mandiri oleh anak-anak muda kita.
Tapi perlu diingat, urusan pertandingan ini kan nanti ranahnya internal klub, dalam hal ini manajemen Pesut Etam (PBFC) bisa menggandeng mereka. Karena paling kalau mereka main laga kandang (home) di Samarinda kan cuma 2 atau 3 kali saja. Jadi Pemkot tidak bisa terlalu ikut campur masuk ke dalam sistemnya. Tapi kalau sebatas ruang untuk pengenalan produk ekonomi kreatif dan apa saja keunggulan kota kita, ya bisa-bisa saja. Intinya tetap, menurut saya, gandeng anak muda kreatif.
Pertanyaan: Kemarin saat agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Jakarta, apa saja sebetulnya yang dikerjakan oleh anggota dewan di sana? Bisa dijelaskan output-nya baik secara internal maupun eksternal?
Iswandi: Banyak yang dikerjakan, bukan sekadar jalan-jalan, itu murni kerjaan. Kalau secara eksternal, kita bicara mengenai penguatan pemahaman undang-undang, serta fungsi dan tugas utama kami sebagai anggota DPR di daerah. Kalau secara internal, kita bicara penguatan arah kepartaian.
Jika bicara instruksi kepartaian, perintahnya sudah sangat jelas dari pusat: bahwa kita sebagai kader harus rajin turun ke bawah menemui konstituen. Kita harus dekat dengan rakyat. Kegiatan-kegiatan yang kita formulasikan haruslah kegiatan yang pro-rakyat. Termasuk di dalamnya adalah memperketat fungsi pengawasan terhadap APBD ke depan agar anggarannya memang benar-benar bermanfaat bagi rakyat banyak.
Pertanyaan: Terkait kondisi ekonomi makro saat ini dengan melonjaknya nilai dolar AS, bagaimana Anda melihat dampaknya bagi masyarakat daerah?
Iswandi: Kita harus melihat ini secara makro ekonomi dulu. Memang mata uang Rupiah kita ini termasuk yang paling terdepresiasi (melemah) tajam dibandingkan negara-negara lain yang ada di Asia maupun di dunia. Nilai kenaikan dolarnya lumayan tinggi. Dampak negatifnya bukan hanya soal naik dolar saja, tetapi kenaikan dolar ini membawa rentetan dampak turunan (multiplier effect) yang sangat banyak.
Ditambah lagi, per tanggal 10 Juni kemarin tiba-tiba muncul lagi kebijakan kenaikan harga BBM secara tiba-tiba. Jadi sudah dolar naik, harga BBM naik, ditambah indeks saham gabungan (IHSG) kita jatuh sampai 35%. Ini kan berarti ada indikator sesuatu yang tidak beres di tingkat pusat. Berarti secara objektif bisa kita katakan bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kuat atau lemahnya suatu negara kan pertama kali dilihat dari faktor fundamental ekonominya. Fundamental ekonomi secara sederhana diukur dari dua parameter: penguatan mata uang dan indeks sahamnya. Kita melihat dari 2 parameter itu kondisinya sudah hancur-hancuran saat ini.
Pertanyaan: Menyambung soal ekonomi warga, Dishub Kota Samarinda menargetkan sumbangan PAD dari sektor retribusi parkir sebesar Rp200 Miliar melalui sistem parkir berlangganan. Apakah menurut Anda target ini realistis untuk dicapai?
Iswandi: Bicara realistis atau tidak realistis sih kita masih belum tahu pastinya. Karena kalau kita buka datanya, target target retribusi sebelumnya saja dari Dishub itu hanya berkisar sekitar Rp2 miliar sekian. Dan angka yang cuma Rp2 miliar itu saja tidak tercapai. Sekarang tiba-tiba melompat drastis memasang target Rp200 miliar. Parameternya apa? Apa yang mau digali dari angka Rp200 miliar itu? Karena dari bocoran informasi yang ada, target Rp200 miliar itu katanya mau didapat dari skema parkir berlangganan.
Sekarang pertanyaannya, parkir berlangganan Rp200 miliar ini cara menghitung potensinya bagaimana? Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit begini, lalu dipaksakan aturan baru, aduh, kasihan masyarakat kita. Dampak dari kenaikan harga BBM yang kemarin saja imbasnya pasti sudah sangat memberatkan masyarakat. Kita lihat saja 1 sampai 2 bulan ke depan ini, ekonomi masyarakat pasti tambah terpuruk.
Pertanyaan: Dampak riil apa yang paling Anda khawatirkan jika target parkir berlangganan ini dipaksakan berjalan dalam waktu dekat?
Iswandi: Yang sudah nyata di depan mata, daya beli masyarakat pasti turun drastis. Dengan naiknya harga BBM saja, multiplier effect-nya pasti memicu kenaikan harga bahan-bahan pokok di pasar. Kenapa bahan kebutuhan pokok ikut naik? Karena biaya transportasi logistik pengangkutnya otomatis membengkak akibat BBM naik. Belum lagi urusan dolar tinggi tadi. Harga bahan baku kedelai yang masih bergantung pada jalur impor pasti naik, imbasnya harga tempe, tahu, dan kebutuhan dapur pasti ikut naik semua.
Makanya, coba nanti kami di Komisi II akan menjadwalkan untuk memanggil pihak Pemkot Samarinda. Karena sejauh ini kan mereka juga belum melakukan sosialisasi yang masif ke masyarakat mengenai korelasi beban ekonomi dan parkir berlangganan ini. Nah, kami mau tahu kira-kira metodenya bagaimana? Silakan saja jika pemerintah mau berinovasi untuk menggenjot peningkatan PAD, mau lewat parkir berlangganan atau metode lainnya silakan saja. Tapi prinsip utamanya satu: jangan sampai inovasi itu justru memberatkan dan membebani masyarakat!
Pertanyaan: Bagaimana dengan wacana awal bahwa sistem parkir berlangganan ini akan diwajibkan terlebih dahulu kepada kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN)?
Iswandi: Saat ini TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN kita itu kecil, belum lagi kalau dipotong, jadi tolong jangan semua hal nanti ujung-ujungnya dibebankan lagi ke masyarakat atau pegawai. Ini kan namanya memakai “ilmu pembebanan” terhadap masyarakat. Cari duitnya di masyarakat, sementara timbal balik yang diberikan ke masyarakat apa? Nah, itu dulu yang harus dijawab. Misalkan tadi warga dipaksa ikut parkir berlangganan, oke kita bayar, masyarakat mungkin oke-oke saja. Tapi fasilitas pelayanan apa yang kamu berikan kembali ke masyarakat setelah mereka bayar? Tentunya dalam prinsip ekonomi ada harga, ada rupa, dan harus ada nilai tambah (value added) kan? Nilai tambahnya apa untuk pengendara? Itu yang paling penting dan itu yang harus dikaji ulang oleh Dishub. Kalau untuk diterapkan ke PNS dulu sebagai percontohan, no problem, silakan. Cuma syaratnya tetap harus ada nilai tambah yang jelas. Jangan cuma bisa menarik uangnya terus-menerus, tapi tidak memberikan nilai tambah pelayanan publik yang sepadan.
Pertanyaan: Beralih ke isu infrastruktur, proyek revitalisasi Pasar Pagi kondisinya saat ini dilaporkan oleh warga sudah mulai muncul titik-titik keretakan pada bangunan fisik. Bukankah kondisi ini sangat berbahaya bagi keselamatan pengunjung jika dipaksakan beroperasi?
Iswandi: Kalau sikap kami di Komisi II secara umum tegas: jangan sampai kondisi bangunan yang belum klir 100 persen aman sudah dipaksa digunakan untuk aktivitas publik. Itu sangat berbahaya!
Kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sana, wah, hancur total nanti citra pasar itu. Termasuk saya juga menyoroti aspek manajemen ekonominya pasca-pembangunan. Jangan sampai pasar yang sudah dibangun megah dengan memakan anggaran daerah yang sangat besar ini malah berakhir sepi pembeli.
Pemerintah kota harus memikirkan secara matang bagaimana strategi membuat pasar itu ramai pengunjung dan bagaimana pasar itu benar-benar berfungsi menggerakkan roda perekonomian kota. (*/)
Reporter: Tim Kolaborasi (Nisita.info / Kumalanews.id / Editorialkaltim.com)
Editor: Redaksi Nisita
