Oleh: Taufiqurrahman
KALIMANTAN Timur hari ini tidak lagi sekadar provinsi di pesisir timur Pulau Borneo. Dengan penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN), Bumi Etam telah bertransformasi menjadi panggung utama profesionalisme daerah di mata nasional.
Namun, di balik megahnya pembangunan fisik, ada dua tantangan mendasar yang harus dikelola dengan presisi: stabilitas harga isi piring masyarakat dan efisiensi sistem keuangan daerah.
Pertemuan High Level Meeting (HLM) antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dipimpin langsung oleh Gubernur H. Rudy Mas’ud pada Jumat (6/3/2026), menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah sadar betul akan “bom waktu” ekonomi yang kerap muncul menjelang Idulfitri.
Secara historis, lonjakan permintaan komoditas pokok di akhir Ramadan adalah siklus yang pasti terjadi. Di sinilah peran TPID diuji.
Instruksi Gubernur untuk memperkuat koordinasi antar-kabupaten/kota bukan sekadar imbauan rutin, melainkan perintah strategis untuk memastikan distribusi pangan tidak mampet dan spekulan tidak bermain di air keruh. Menjaga daya beli masyarakat adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah pada kesejahteraan rakyat kecil.
Namun, mengendalikan harga saja tidak cukup. Di era transisi menuju pusat pemerintahan baru, transparansi adalah harga mati.
Fokus Gubernur Rudy pada TP2DD menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi bukan lagi sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan instrumen untuk menciptakan tata kelola yang efisien dan akuntabel. Digitalisasi sektor pelayanan publik akan menutup celah kebocoran anggaran dan mempercepat penerimaan daerah.
Langkah konkret yang ditekankan—mulai dari kolaborasi dengan Bank Indonesia hingga penguatan produksi pangan lokal—adalah strategi “dua kaki”. Satu kaki berpijak pada ketahanan pangan jangka pendek (pengendalian inflasi), dan kaki lainnya melangkah menuju modernitas sistem ekonomi jangka panjang (digitalisasi).
Kita berharap, hasil dari pertemuan di Ruang Maratua BI Kaltim tersebut tidak berhenti di atas kertas notulensi.
Implementasi di lapangan adalah kunci. Kaltim harus membuktikan bahwa sebagai wilayah penyangga dan jantung IKN, daerah ini mampu menjaga stabilitas ekonomi domestiknya sekaligus menjadi pelopor transformasi digital yang inklusif.
Ketika dapur warga tetap “ngebul” karena harga yang stabil dan pelayanan publik makin ringkas karena sistem digital, itulah saat di mana kemajuan daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.(***)
