Nisita.info – Selama berdekade-dekade, sektor perkebunan Indonesia telah menjadi tulang punggung ekonomi, namun sering kali terjebak dalam “kutukan” bahan mentah.
Indonesia seakan jadi raksasa yang gemar mengekspor komoditas primer, lalu membeli kembali produk turunannya dengan harga berkali lipat. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, paradigma itu mulai dipaksa bergeser melalui kebijakan hilirisasi yang ambisius.
Pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Jumat (24/4) menjadi sinyal tegas: perkebunan bukan lagi sekadar urusan pangan, melainkan fondasi baru kedaulatan energi. Dengan mengarahkan kelapa sawit, tebu, hingga singkong sebagai bahan baku biofuel, pemerintah sedang berupaya melepaskan diri dari ketergantungan kronis pada energi fosil dan impor yang kerap menguras devisa negara.
Langkah ini adalah sebuah keharusan strategis, bukan sekadar opsi. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kemandirian energi adalah harga mati. Mengolah CPO menjadi biodiesel atau tebu menjadi bioetanol adalah cara kita “naik kelas”—mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi di dalam negeri.
Namun, ambisi besar ini menuntut kesiapan di lini hulu yang tak kalah kokoh. Transformasi dari bahan mentah ke bioenergi membutuhkan kepastian pasokan bahan baku yang berkelanjutan. Di sinilah letak tantangan sebenarnya: percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana prasarana, hingga swasembada gula melalui perluasan areal tanam harus dieksekusi tanpa kompromi. Tanpa hulu yang produktif, hilirisasi hanya akan menjadi pabrik tanpa bahan bakar.
Selain itu, aspek keberlanjutan tidak boleh dikesampingkan. Sertifikasi seperti ISPO harus menjadi standar wajib, bukan sekadar pelengkap administratif. Kita ingin energi yang tidak hanya mandiri, tetapi juga bersih dan diakui dunia.
Dampak luas yang dipaparkan oleh Plt Dirjen Perkebunan Ali Jamil mengenai penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekebun adalah “janji” yang harus diwujudkan. Hilirisasi harus menjadi inklusif; ia tidak boleh hanya menguntungkan raksasa industri, tetapi harus mampu mengangkat derajat para petani kecil di ujung rantai pasok.
Jika sinergi lintas sektor—antara hulu pertanian, industri pengolahan, dan kebijakan energi—dapat berjalan selaras, maka hilirisasi perkebunan akan menjadi fondasi ganda bagi ketahanan pangan dan energi nasional. Sudah saatnya Indonesia berhenti menjadi penonton di pasar global dan mulai menjadi pemain utama yang menentukan nasib energinya di atas tanah sendiri.(***)
