Nisita.info – DPRD Samarinda turut memperhatikan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Samarinda dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum optimal dalam pelayanan dan operasionalnya.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar mengatakan penutupan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Samarinda harus dilakukan karena banyaknya persoalan. Mulai dari masalah upah pekerj, gizi makanan hingga pengelolaan limbah..
“Langkah penutupan ini dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) lantaran masih adanya unit SPPG yang belum memenuhi standar pengelolaan, termasuk pengelolaan limbah,” jelasnya.
Ditambahkannya, dari total 74 SPPG di Kalimantan Timur, terdapat 12 unit di Samarinda yang saat ini tidak beroperasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pekerja, tetapi juga mengganggu penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah.
Anhar menegaskan penghentian operasional turut berdampak pada sejumlah pekerja. Walaupun, ujarnya, penutupan sementara ini bukan disebabkan oleh kesalahan para pekerja.
“Jika pekerja dirumahkan bukan karena kelalaian mereka, maka hak upah tetap harus diberikan,” ujar Anhar pada Kamis (23/4/2026).
Anhar menjelaskan, salah satu sebab penutupan Adalah masalah pengelolaan limbah. Menurutnya, persoalan utama terletak pada aspek teknis, khususnya sistem pengelolaan limbah atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum sesuai standar, bukan pada kinerja tenaga kerja.
“Ini murni persoalan teknis terkait pengelolaan limbah, bukan karena pekerja. Jadi tidak adil jika mereka ikut menanggung akibatnya,” tegasnya.
Anhar juga menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program MBG masih belum optimal. Ia menekankan bahwa masalah teknis seperti ini seharusnya bisa dicegah sejak awal jika komunikasi berjalan dengan baik.
“Karena ini program pusat, perlu ada koordinasi yang lebih matang dengan daerah agar kejadian seperti ini tidak terulang,” jelasnya.
DPRD Samarinda berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga operasional SPPG dapat kembali berjalan, hak pekerja tetap terpenuhi, dan distribusi program gizi untuk pelajar tidak terhambat.
“Harus ada solusi cepat dalam menangani sejumlah permasalahan termasuk pengelolaan limbah, agar pekerja tetap terlindungi dan program untuk siswa bisa kembali berjalan,” tutupnya.(yul/dprd-samarinda/adv)
