Mereka berdiri sebagai benteng penjamin bahwa setiap rupiah anggaran yang keluar dari kas daerah harus benar-benar terkonversi menjadi kualitas mutu pendidikan yang konkret dan dirasakan langsung oleh anak didik di Kota Tepian.
Nisita.info, Samarinda — Lembar demi lembar dokumen realisasi anggaran dibuka secara teliti di bawah sorot lampu ruang rapat gabungan gedung parlemen. Bukan sekadar rutinitas formalitas seremonial, kehadiran jajaran Komisi IV DPRD Kota Samarinda siang itu merupakan manifestasi nyata dari fungsi pengawasan (controlling) yang terus dioptimalkan.
Langkah mitigasi dan pengawasan ketat ini terwujud melalui rapat kerja intensif bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda awal Juli lalu. Agenda ini difokuskan untuk membedah evaluasi capaian program semester pertama tahun anggaran berjalan, sekaligus melakukan penyaringan ketat (screening) terhadap draf proyeksi Rencana Kerja (Renja) masa depan.
Sebagai perpanjangan tangan masyarakat di legislatif, Komisi IV tidak ingin terjebak dalam pola pengawasan pasif yang hanya menunggu laporan di akhir tahun. Evaluasi berkala di tengah tahun ini sengaja dipacu demi memastikan seluruh rancangan program strategis penunjang sumber daya manusia tetap berjalan tegak lurus di atas koridor perencanaan yang matang.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengonfirmasi bahwa secara umum draf penyerapan anggaran pada paruh pertama ini masih berada dalam batas aman dan bergerak sesuai dengan tren tahunan. Namun, Novan memberikan catatan kritis dan dorongan kuat agar Disdikbud Samarinda melakukan akselerasi penyerapan secara merata di semua lini.
“Fungsi pengawasan kami di dewan bergerak secara aktif dan suportif. Kita mendorong agar di setiap bidang, baik pendidikan dasar hingga sektor kebudayaan, memiliki program kerja yang aktif, bergerak cepat, dan berkesinambungan. Penyerapan anggaran tidak boleh menumpuk di akhir tahun. Dengan dukungan anggaran yang dioptimalkan sejak dini, kualitas pelayanan pendidikan dan pelestarian kebudayaan kita tentu akan jauh lebih kuat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta para guru,” tegas Novan secara lugas.
Dewan menaruh perhatian agar sektor kebudayaan tidak berjalan statis. Komisi IV mendesak hadirnya stimulus berupa draf kegiatan kreatif inovatif berskala publik yang mampu menghidupkan ekosistem seni budaya lokal sekaligus menjadi ruang edukasi karakter bagi generasi muda.
Merancang Cetak Biru Pendidikan 2027 Sejak Dini
Selain menajamkan pengawasan pada program yang sedang berjalan, rapat kerja maraton ini dimanfaatkan secara taktis oleh Komisi IV untuk mencicil draf pemetaan program prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun anggaran 2027.
Sinergi dan pengawasan hulu ini sengaja dibangun sejak awal agar program-program unggulan di bidang pendidikan tidak sekadar menjadi draf daftar keinginan di atas kertas, melainkan memiliki basis urgensi yang kuat.
Dengan pemetaan yang presisi sejak dini, Komisi IV dapat memberikan pengawalan politik anggaran yang matang saat dokumen tersebut melangkah ke tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dikunci ke dalam postur APBD murni kelak.
Bagi parlemen Samarinda, mengawal anggaran pendidikan bukan sekadar urusan angka-angka di tabel akuntansi. Ini adalah investasi peradaban. Melalui ketajaman fungsi pengawasan yang konsisten ditunjukkan oleh Komisi IV, publik Samarinda disajikan draf optimisme bahwa masa depan pendidikan dan kebudayaan di Kota Tepian berada di tangan pengawal yang tepat, jujur, dan berorientasi pada hasil nyata. (Tr/Adv/DPRD Samarinda)
