Nisita.info — Kota Samarinda mencatatkan pencapaian signifikan dalam pengelolaan fiskal daerah. Di bawah pengawasan DPRD Kota Samarinda, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sukses menembus angka Rp5,1 triliun.
Namun, di balik angka fantastis tersebut, tantangan besar berupa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan melalui sinergi lintas sektor.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda, Rabu (29/4) memberikan catatan kritis sekaligus apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kota (Pemkot) dalam mendistribusikan anggaran.
Menurutnya, sumbangsih APBD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai 7 persen menunjukkan bahwa pemerintah telah bekerja keras menggerakkan roda ekonomi kota.
Meski ekonomi bertumbuh, Anhar menyoroti adanya ketimpangan dalam penyerapan tenaga kerja, terutama pada proyek-proyek infrastruktur besar. Ia mengambil contoh nyata pada proyek pembangunan terowongan yang menelan anggaran hingga Rp400–500 miliar.
“Anggarannya sudah menembus angka 400-500 miliar, tapi tenaga kerjanya hampir 90 persen dari luar. Sehingga anggaran tersebut menjadi padat modal, artinya uang itu berputarnya di luar daerah,” ungkap Anhar.
DPRD mendesak agar ke depannya, proyek-proyek strategis yang didanai oleh rakyat Samarinda dapat memberikan dampak langsung bagi warga lokal, bukan hanya menjadi jalur perputaran uang bagi tenaga kerja luar daerah.
DPRD juga menyoroti data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang mencakup sekitar 36 persen penduduk Samarinda. Angka ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa masih ada kelompok masyarakat yang masuk kategori prasejahtera karena pekerjaan yang tidak menentu atau penghasilan di bawah standar UMR.
“Dikatakan prasejahtera karena tidak mampu, pekerjaan tidak menentu, gaji di bawah standar UMR, dan hanya dapat hidup dengan pendapatan satu bulan. Inilah yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.
Sebagai solusi, DPRD Samarinda mendorong penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan sektor riil. Pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh APBD dan investasi swasta harus mampu menjadi “magnet” yang menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal.
DPRD berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan Pemkot Samarinda agar setiap rupiah dari APBD tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga mampu menurunkan angka pengangguran dan mengangkat derajat ekonomi masyarakat prasejahtera di Kota Tepian. (Adv/DPRD Samarinda/tr)
