Parlementaria

Pangkas Rantai Distribusi, Komisi IV DPRD RI Matangkan RUU Perkoperasian

Nisita.info, Cikarang – Komisi VI DPR RI terus mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian guna membenahi tata kelola sekaligus memperkuat ekosistem bisnis koperasi nasional. Langkah legislasi ini diarahkan untuk menghadirkan payung hukum yang modern, akuntabel, serta mampu memangkas rantai distribusi panjang yang selama ini membebani masyarakat dan petani.

Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menyatakan bahwa pembaruan regulasi merupakan kebutuhan mendesak agar koperasi mampu beradaptasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan yang profesional dan berdaya saing tinggi. Penyusunan norma baru difokuskan untuk menutup celah kelemahan tata kelola masa lalu demi memulihkan serta menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.

“Kendala-kendala yang terjadi sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menuangkan aturan main yang lebih jelas dan konkret. Dengan regulasi yang kuat, koperasi benar-benar dapat mengadopsi lebih banyak kegiatan ekonomi masyarakat secara sehat, sekaligus membuka kemudahan akses permodalan, pelatihan, hingga perluasan pasar,” ujar Gde saat kunjungan kerja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seperti dikutip dari E-Media DPR RI, Kamis (19/11/2026).

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai, optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia selama ini kerap terhambat oleh keterbatasan wadah usaha yang terintegrasi. Melalui RUU Perkoperasian, parlemen mendorong terciptanya iklim kebijakan yang menghubungkan koperasi secara langsung dengan rantai pasok strategis, termasuk membuka ruang sinergi bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun jaringan ritel modern.

Salah satu terobosan utama yang disasar adalah memutus mata rantai distribusi yang terlalu berlapis. Gde mencontohkan penyaluran pupuk dari pabrikan agar dapat langsung masuk ke koperasi tanpa melalui perantara berlapis maupun praktik tengkulak yang merugikan petani. Efisiensi rantai pasok berbasis sistem modern ini diharapkan mampu menekan harga sarana produksi dan kebutuhan pokok, sehingga menarik minat generasi produktif serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkoperasi.

Ia pun menekankan komitmen parlemen agar regulasi baru ini benar-benar menjadi solusi menyeluruh bagi sektor hulu hingga hilir, terutama dalam melindungi kesejahteraan petani dari tekanan pasar.

“Jangan sampai persoalan yang terus menekan petani ini kita biarkan berlarut-larut. Harapan saya ini (RUU Perkoperasian) menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini terus menekan petani, dari sebelum panen, sampai setelah panen. Ini menjadi bagian penting untuk mengembangkan masyarakat,” pungkasnya sebagaimana dilansir E-Media DPR RI. (*/)

Related Posts

1 of 16