Nisita.info, Paser – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan di Benua Etam harus dimulai dari dapur keluarga.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan bukan sekadar isu sosial, melainkan kunci utama dalam menciptakan kemandirian ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan taraf hidup masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Wagub saat membuka Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakor PPPA) se-Kalimantan Timur Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Lou Bepekat, Kabupaten Paser, Rabu (11/2/2026).
Wagub Seno menyoroti kontradiksi antara kekayaan sumber daya alam Kaltim dengan masih tingginya jumlah masyarakat di kategori Desil 1 dan Desil 2 (kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah). Di Kabupaten Paser sendiri, tercatat sekitar 25 ribu jiwa masih berada pada kategori Desil 1.
“Padahal Kaltim kaya akan sumber daya alam, namun masih ada masyarakat yang tergolong miskin. Ini menjadi tantangan besar bagi kita bersama,” ujar Seno Aji di hadapan para peserta Rakor.
Pemerintah Provinsi Kaltim melihat korelasi kuat antara tingkat ekonomi keluarga dengan kerentanan anak. Berbagai kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, kerap ditemukan pada kelompok masyarakat dengan ekonomi lemah.
“Jika perempuan berdaya dan tingkat kemiskinan menurun, maka anak-anak akan tumbuh sehat, ceria, dan terlindungi. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan adalah kunci mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak,” tegas Wagub.
Untuk menekan angka kekerasan tersebut, Wagub meminta adanya sinergi yang lebih erat antara instansi PPPA dengan Forkopimda di seluruh wilayah Kaltim.
Dalam kesempatan tersebut, Seno Aji juga menjelaskan konsep Ruang Bersama Indonesia (RBI) serta pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak. Ia menekankan agar desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek utama yang mampu menciptakan lingkungan aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak.
Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen tersebut, Wagub menyerahkan piagam Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) kepada sejumlah desa di Kabupaten Paser yang dinilai berhasil mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola desa.
Melalui Rakor ini, Pemprov Kaltim berharap adanya percepatan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidang PPPA, sehingga visi Kaltim yang inklusif dan ramah keluarga dapat segera dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.(Prb/ty/*)
