Nisita.info – Pendidikan sering kali disebut sebagai “lift sosial” yang mampu mengangkat derajat sebuah bangsa. Namun, realitasnya, biaya kuliah yang kian melambung kerap menjadi penghambat bagi anak-anak daerah untuk meraih gelar sarjana.
Di titik inilah, keberanian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui program Pendidikan Gratispol menjadi angin segar yang patut diapresiasi sekaligus dikawal bersama.
Perluasan program ini, yang disosialisasikan oleh Tim Percepatan Pendidikan Gratispol (TP2G) di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) pada Jumat (30/1/2026), membawa pesan kuat: negara hadir untuk memastikan tidak ada talenta daerah yang layu sebelum berkembang karena kendala biaya.
Satu hal yang paling progresif dari kebijakan Gratispol tahun 2026 adalah pergeseran targetnya. Jika sebelumnya bantuan pendidikan sering kali hanya fokus pada “pintu masuk” atau mahasiswa baru, kini Gratispol mencakup mahasiswa aktif di seluruh semester.
Langkah ini menunjukkan pemahaman birokrasi yang mendalam terhadap realitas lapangan. Banyak mahasiswa yang terancam putus kuliah di tengah jalan karena dinamika ekonomi keluarga. Dengan membebaskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi ribuan mahasiswa—seperti 2.205 mahasiswa di UMKT—pemerintah sedang menjaga agar rantai pendidikan tidak terputus di tengah jalan.
Pernyataan Ketua TP2G Pemprov Kaltim, Bohari Yusuf, mengenai rentang usia penerima (20-25 tahun) adalah sebuah refleksi jangka panjang. Mahasiswa yang hari ini dibantu biaya pendidikannya adalah sosok yang dua dekade mendatang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan di Kalimantan Timur.
“Anak-anak kita yang hari ini berusia 20 sampai 25 tahun, dua dekade lagi berada pada usia kepemimpinan. Mereka inilah yang kita harapkan menjadi penopang masa depan daerah dan bangsa,” ujar Ketua TP2G Pemprov Kaltim, Bohari Yusuf.
Investasi pada UKT bukanlah biaya yang hilang, melainkan “tabungan” intelektual. Di tengah transformasi Kaltim sebagai pusat pertumbuhan nasional baru seiring hadirnya IKN, kebutuhan akan SDM lokal yang berpendidikan tinggi adalah harga mati.
Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai hanya dengan pembangunan infrastruktur, melainkan dengan manusia-manusia berdaya saing global yang lahir dari bangku kuliah.
Tentu, program besar seperti Gratispol menuntut transparansi dan akurasi data yang tinggi. Sosialisasi yang merambah hingga Balikpapan, Paser, hingga Kutai Kartanegara harus dipastikan menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan dan berprestasi. Sinergi antara perguruan tinggi (PTN/PTS) dan TP2G menjadi kunci agar administrasi tidak menjadi penghalang niat baik ini.
Pendidikan Gratispol bukan sekadar bantuan sosial, melainkan komitmen politik-anggaran yang visioner. Dengan menjamin biaya pendidikan warga Kaltim maksimal usia 25 tahun, pemerintah sedang membangun benteng pertahanan masa depan. Harapannya, program ini terus berkelanjutan dan menjadi model bagi daerah lain dalam mencerdaskan kehidupan bangsa secara totalitas.(tr)
