Nisita.info — Di era digital yang berlari kencang, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sering kali dipandang sebagai entitas dingin yang digerakkan oleh baris kode dan data global. Namun, muncul sebuah pertanyaan mendasar bagi kita: Di manakah posisi karakter bangsa ketika teknologi mulai mengambil alih berbagai peran manusia?
Dalam sebuah diskusi hangat di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Kamis (23/4), Wakil Menteri Nezar Patria membawa sebuah oase pemikiran yang reflektif. Baginya, teknologi tidak boleh menjadi “tamu asing” yang mendikte cara kita berpikir, melainkan harus menjadi cermin dari nilai hidup kita sendiri.
Pengembangan AI di Indonesia, tegas Nezar, harus berpijak pada nilai Pancasila. Ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan tentang kedaulatan budaya. Kita tidak ingin kecerdasan buatan yang hadir di ruang-ruang kelas atau perkantoran Indonesia kehilangan cara pandang dan etika khas Nusantara.
“Kami menginginkan AI berdaulat dengan budaya dan nilai-nilai sosial kami juga,” ungkapnya.
Pesan ini menjadi pengingat bahwa setiap negara memiliki sistem nilai yang unik, yang sering kali tak bisa diterjemahkan secara utuh oleh algoritma yang lahir dari raksasa teknologi global. Pancasila ditetapkan sebagai norma rujukan bagi pengembang maupun lembaga yang mengadopsi AI, memastikan bahwa teknologi ini “berbicara” dalam bahasa nilai-nilai Indonesia.
Ada kegelisahan yang nyata bahwa perkembangan teknologi saat ini masih didominasi oleh negara maju, yang berpotensi menjadikan negara berkembang hanya sebagai pasar pasif. Jika kita hanya menjadi pengguna tanpa menyisipkan identitas, maka perlahan kita akan kehilangan jati diri di tengah dinamika global.
Indonesia kini mendorong pendekatan kolaboratif. Kita tidak hanya ingin mengadopsi teknologi, tetapi ikut membentuknya. Tujuannya adalah agar teknologi hadir sesuai dengan konteks sosial Indonesia, bukan hasil paksaan standar negara lain yang mungkin asing bagi nurani kita.
Keseriusan pemerintah dalam menjaga identitas nasional di ranah digital ini pun telah diformalkan. Dokumen peta jalan nasional AI kini tinggal menunggu ketukan palu Peraturan Presiden. Menariknya, dokumen ini bukan disusun di balik pintu tertutup, melainkan hasil dari lebih 24 putaran diskusi yang melibatkan ratusan pemangku kepentingan.
Ini adalah bukti bahwa “otak elektronik” masa depan kita dibangun di atas fondasi musyawarah dan mufakat—nilai luhur yang selama ini kita banggakan.
Menjadikan Pancasila sebagai kemudi bagi AI adalah langkah untuk menjaga martabat bangsa. Di masa depan, saat mesin mulai membantu keputusan-keputusan manusia, kita ingin mesin tersebut tetap mengerti tentang gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan yang beradab.
AI mungkin bisa melipatgandakan kecepatan kerja kita, namun nilai-nilailah yang akan memastikan ke mana arah kemajuan itu menuju. Dari meja diskusi Kemkomdigi, kita belajar bahwa secanggih apa pun teknologi, ia harus tetap memiliki “jiwa” Indonesia. (Komdigi/tr)
