Nisita.info, Samarinda — Kota Samarinda kian mengukuhkan posisinya sebagai pusat pembelajaran tata kelola pemerintahan yang progresif. Meski saat ini tengah dihadapkan pada kebijakan efisiensi dan pemotongan Tambahan Kesejahteraan Pegawai (TKD), performa DPRD Kota Samarinda justru tetap menunjukkan grafik yang impresif.
Hal ini terbukti dengan dijadikannya DPRD Samarinda sebagai rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk mempelajari strategi optimalisasi serta diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kunjungan kerja yang berlangsung di Ruang Ketua Gedung DPRD Kota Samarinda pada Selasa (5/5/2026) tersebut fokus pada sektor wisata, UMKM, dan ekonomi kreatif—tiga pilar yang kini menjadi fokus utama Kota Tepian dalam menyambut status sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pakar Komisi II DPRD Kota Samarinda, Misirah, yang hadir menyambut rombongan, memaparkan secara tajam filosofi pengembangan ekonomi yang diterapkan DPRD Samarinda. Menurutnya, ada dua jalur paralel yang harus ditempuh pemerintah daerah: memaksimalkan potensi yang sudah ada (optimalisasi) dan menciptakan keran pendapatan baru (diversifikasi).
“Optimalisasi itu memaksimalkan yang sudah ada, seperti pajak daerah yang harus terus kita pertajam efektivitasnya. Sedangkan diversifikasi adalah menambah sumber baru, dan di sinilah letak kreativitas kita dalam mengelola potensi pariwisata, UMKM, dan ekraf,” jelas Misirah.
DPRD Samarinda menyadari bahwa secara geografis, Samarinda tidak memiliki kekayaan alam seperti pegunungan atau pantai sebagaimana Tana Toraja. Oleh karena itu, legislatif mendorong Pemerintah Kota untuk “menciptakan” daya tarik sendiri melalui inovasi wisata buatan dan revitalisasi kawasan.
Proyek strategis seperti revitalisasi Citra Niaga dan pembangunan Teras Samarinda menjadi contoh nyata diversifikasi PAD yang berorientasi masa depan. Kawasan ini bukan hanya sekadar estetika kota, melainkan inkubator bagi UMKM dan ekonomi kreatif untuk tumbuh.
“Karena Samarinda ini pariwisata alamnya terbatas, maka kita harus kuat di wisata buatan. Tempat-tempat seperti Teras Samarinda dan Citra Niaga adalah aset baru. Kuncinya adalah pengelolaan yang bagus,” tambah Misirah.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Misirah menekankan bahwa DPRD Samarinda tetap mendukung belanja daerah yang bersifat produktif. Legislatif berpandangan bahwa pengeluaran untuk biaya pembangunan dan perawatan tempat pariwisata adalah investasi, bukan beban.
“Intinya adalah prinsip ekonomi. Kita boleh mengeluarkan biaya untuk tempat pariwisata, asalkan tujuannya untuk menarik pemasukan yang jauh lebih banyak bagi daerah. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan,” tegasnya.
Kunjungan dari Tana Toraja ini menjadi bukti konkret bahwa meskipun sedang dalam masa penyesuaian anggaran, kualitas pemikiran dan kinerja DPRD Kota Samarinda tetap tinggi. Legislatif terus mengadvokasi kebijakan yang memastikan Samarinda tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif, tetapi mulai beralih menjadi kota jasa dan ekonomi kreatif yang mandiri.
Keberhasilan Samarinda dalam mengelola kawasan seperti Teras Samarinda diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Tana Toraja dan daerah lain di Indonesia untuk lebih agresif dalam menggali potensi PAD melalui diversifikasi sektor kreatif dan pariwisata buatan. (Adv/DPRD Samarinda/*)
